Ketidakpercayaan pada junta perburuk krisis COVID-19 di Myanmar

Ketidakpercayaan pada junta perburuk krisis COVID-19 di Myanmar

Anggota parlemen dan pekerja menerima vaksin Covishield virus corona (COVID-19) di Naypyidaw, Myanmar, Jumat (29/1/2021). ANTARA/REUTERS/Thar Byaw/RWA/sa.

Jakarta (ANTARA) - Ketika Ma Yati merasa lemah, demam, dan kehilangan indera penciuman, dia merasa yakin terkena COVID-19.

Namun, meski di Kale, kota kelahirannya di bagian barat Myanmar, hampir 30 orang sekarat dalam sehari, dia memutuskan untuk mengisolasi diri di kamar ketimbang melakukan tes atau pergi ke pusat karantina.

"Kepercayaan saya pada sistem kesehatan junta ini 0 persen," kata perempuan 30 tahun itu kepada Reuters via telepon dari rumahnya, tempat dia memulihkan diri dan berusaha tidak menulari orang lain.

"Di pusat karantina tak ada yang melayani. Tidak seorang pun yang menolong dalam keadaan darurat," katanya.

Baca juga: Myanmar ingin beli lebih banyak vaksin COVID-19 Rusia

Meski tak ada angka yang menunjukkan jumlahnya, banyak orang seperti Ma Yati yang menghindari fasilitas kesehatan negara, bahkan ketika jumlah kasus COVID-19 berlipat ganda.

Mereka takut dengan perawatan buruk di rumah sakit yang ditinggalkan petugas kesehatan yang memprotes kudeta militer 1 Februari lalu. Mereka juga khawatir, meminta bantuan junta akan memberi legitimasi pada aksi kudeta.

Rumah sakit di negara itu berada di bawah tekanan berat bahkan sebelum lonjakan kasus. Sejumlah RS melaporkan sebagian besar petugasnya bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil yang anti junta.

Selain meningkatkan risiko pada kesehatan mereka sendiri, keengganan orang untuk dites atau masuk karantina bisa memicu lebih banyak kasus COVID-19, kata petugas kesehatan.

Berbeda dengan junta, pemerintah sipil yang dilengserkan tampak lebih berhasil menangani gelombang pertama infeksi, karena masyarakat mau menjalani tes, penelusuran dan isolasi.

Baca juga: Palang Merah Myanmar tingkatkan bantuan untuk ratusan ribu orang

Juru bicara otoritas militer mengatakan mereka melakukan semua yang bisa dilakukan dan meminta kerja sama.

"Banyak kesulitan sekarang," kata Zaw Min Gun kepada pers. "Kami tahu kelompok amal dan masyarakat juga menghadapi kesulitan dan kami ingin meminta kerja sama mereka."

Zaw dan kementerian kesehatan tidak menanggapi pertanyaan selanjutnya tentang penanganan wabah. Namun, salah satu respons junta terhadap krisis adalah membuka rumah sakit militer bagi masyarakat dan meningkatkan layanan di sana.

"Seperti Mengangkat Katak"

Gelombang COVID-19 terbaru merangkak naik di negara berpenduduk 53 juta jiwa itu, menyusul kudeta terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Protes yang dilancarkan kepada junta, aksi mogok, dan kekerasan mengganggu ketersediaan layanan kesehatan.

Pada Senin, angka resmi kematian akibat COVID-19 mencapai 89, rekor keenam dalam tujuh hari terakhir. Kasus harian menembus angka 5.000 untuk pertama kali, lebih dua kali lipat angka tertinggi tahun lalu.

Baca juga: Penyebaran COVID di Myanmar runtuhkan sistem kesehatan usai kudeta

Lebih dari sepertiga tes COVID-19 menunjukkan hasil positif, sebuah angka yang menurut para dokter mengindikasikan bahwa wabah lebih jauh menyebar daripada yang ditunjukkan data resmi.

"Meningkatnya kasus COVID-19 di Myanmar saat ini benar-benar mengkhawatirkan," kata Joy Singhal, Ketua Delegasi Myanmar pada Federasi Palang Merah Internasional dan Masyarakat Sabit Merah.

"Sangat tingginya tingkat positivitas kasus dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan infeksi yang jauh lebih menyebar. Ini akan menjadi kritis dengan cepat saat banyak orang memiliki keterbatasan akses ke rumah sakit dan layanan kesehatan," katanya kepada Reuters dari Myanmar.

Dengan banyaknya staf medis yang bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil, kemampuan merawat pasien pun menjadi terbatas.

Hanya 40 dari 400 tenaga kesehatan yang tetap bertugas di Rumah Sakit Umum Yangon Barat di kota terbesar Myanmar, Yangon, kata dokter di sana.

Di rumah sakit Yangon lainnya, seorang dokter berusia 35 tahun menggambarkan tantangannya menangani krisis kesehatan dengan sumberdaya terbatas.

"Seperti mengangkat katak dengan kantong sobek," katanya kepada Reuters, sambil meminta agar namanya tidak disebut karena malu dengan pendukung gerakan pembangkangan. Dia kembali bekerja karena tekanan keluarga.

Baca juga: India akan tetap dukung Myanmar atasi COVID meskipun ada kudeta
Beberapa dokter pengikut gerakan secara diam-diam memberi konsultasi via telepon kepada pasien COVID-19.

Berada di baris depan aksi protes terhadap junta, paramedis juga telah menjadi target.

WHO mencatat ada 240 serangan terhadap tenaga kesehatan, ambulans, klinik, dan rumah sakit di Myanmar sejak kudeta, nyaris setengah dari jumlah serangan serupa yang terjadi di seluruh dunia.

Junta telah mendesak petugas RS untuk kembali bekerja, namun sebagian dari mereka takut ditangkap. Mereka juga takut dikucilkan oleh kolega mereka. Sejak kudeta, sekitar 70 petugas kesehatan bergabung dengan lebih dari 5.000 orang di tahanan, menurut data kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.

Sudah Terlambat

Ketika orang tua Khin, mahasiswa kedokteran berusia 20 tahun, sakit di Yangon, dia mencoba merawat mereka sendiri. Saat itu ayahnya perlu dirawat di RS, oksigen darahnya sangat rendah sehingga tak seorang pun mau membawanya.

"Kami memberinya oksigen, tapi dia meninggal," kata Khin, mengkhawatirkan ibunya yang kini juga memerlukan bantuan oksigen.

Antrean tabung oksigen di Yangon jadi indikator yang jelas bahwa wabah makin memburuk. Junta mengatakan pihaknya telah membatasi pasokan untuk mencegah penimbunan, namun membantah berusaha memonopoli oksigen.

Baca juga: Myanmar luncurkan program vaksinasi COVID-19

Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia juga mengalami lonjakan COVID-19 terburuk yang sebagian dipicu oleh varian Delta.

Namun kelompok oposisi membandingkan respons junta dengan fakta bahwa gelombang sebelumnya dapat ditangani oleh Suu Kyi, yang kini juga dituduh melanggar protokol COVID-19 yang menurut pengacaranya tidak masuk akal.

"Sistem dan layanan kesehatan telah hancur akibat persekusi militer dan aksi teror terhadap rakyat," kata Sasa, dokter medis dan juru bicara National Unity Government, pemerintah bawah tanah Myanmar.

Beberapa hari sebelum kudeta, Myanmar telah memulai program vaksinasinya yang pertama, namun terhenti karena masyarakat menolak menerima bantuan dari otoritas militer. Mantan kepala program vaksinasi Htar Htar Lin, yang ditunjuk pemerintah sipil sebelum kudeta, adalah salah seorang petugas kesehatan yang ditangkap.

Pemerintah militer mengatakan pada Senin bahwa vaksinasi akan dilanjutkan, dengan bantuan dari sekutu asing terbesarnya, Rusia.

Sumber: Reuters

Baca juga: Myanmar catat rekor harian COVID
Pewarta : Anton Santoso
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021