Satgas dorong perbanyak pembentukan posko COVID-19 tingkat desa

Satgas dorong perbanyak pembentukan posko COVID-19 tingkat desa

Tangkapan layar Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Kamis (29/7/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mendorong agar daerah meningkatkan pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan untuk membantu penanganan pertama masyarakat.

"Salah satu yang berperan penting dalam penanganan pertama pada warga yang terkena COVID-19 adalah perangkat RT/RW. Pada masa pandemi ini tugas RT/RW menjadi bertambah karena harus menjadi perpanjangan tangan desa/kelurahan maupun puskesmas dalam penanganan COVID-19," kata Wiku dalam konferensi pers di Graha BNPB, dipantau virtual dari Jakarta, Kamis.

RT/RW berperan dalam pengawasan dan pencatatan kasus serta memantau kepatuhan protokol kesehatan hingga mendata dan mendukung program vaksinasi.

Baca juga: Satgas COVID-19 catat penurunan kasus mingguan Jawa-Bali 24 persen

Peran mereka harus didukung koordinasi yang baik dengan unsur lainnya, karena itu penting terdapat posko di tingkat desa atau kelurahan sebagai penghubung berbagai unsur masyarakat dan koordinator yang dapat melaporkan kinerja.

"Sayangnya masih banyak desa atau kelurahan di Indonesia yang belum membentuk posko, per 25 Juli 2021 baru sebesar 27 persen desa atau kelurahan di Indonesia yang membentuk posko," jelas Wiku.

Masih terdapat 58.687 desa/kelurahan yang belum membentuk posko, dengan daerah yang paling banyak belum membentuk posko adalah Sumatera Utara, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung dan Sulawesi Tenggara.

Dia menyoroti dari bagaimana tujuh dari 10 provinsi yang paling banyak belum memiliki posko penanganan COVID-19 merupakan wilayah yang sebagian besar kabupaten/kotanya tidak melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Artinya, tegas Wiku, perlu penguatan ekstra pada pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah masing-masing.

"Untuk itu saya mohon kepada bapak/ibu camat dari kecamatan yang tertera untuk segera menginstruksikan desa atau kelurahannya untuk membentuk posko saat ini juga," kata Wiku.

Baca juga: Wiku: Mengingat potensi penularan, sebisa mungkin tak makan di tempat
Baca juga: Satgas COVID-19: Terjadi perbaikan kasus pada PPKM level 1-4
Baca juga: Satgas COVID-19: Sudah atau belum divaksin tetap harus disiplin 3M
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021