Ketua DPD RI minta Bulog Jatim percepat distribusi beras bantuan PPKM

Ketua DPD RI minta Bulog Jatim percepat distribusi beras bantuan PPKM

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-Humas DPD.

Madiun (ANTARA) - Ketua DPD RI A.A. LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Timur mempercepat penyaluran beras bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi masyarakat sasaran yang terdampak kebijakan itu dan membutuhkan bantuan tersebut.

Dalam minggu ini, Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur baru mendistribusikan 8.604 ton beras. Padahal seharusnya 31 ribu ton yang dibagikan menyasar kepada 3.198.864 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Seharusnya Bulog Jatim bisa gerak cepat dalam penyalurannya. Jangan sampai rakyat menunggu lama dan kelaparan. Mereka sangat membutuhkan," kata LaNyalla saat masa reses di Madiun, Jawa Timur, Jumat.

Masih banyaknya beras yang harus disalurkan, membuat senator asal Jawa Timur itu meminta Bulog mengoptimalkan koordinasi dengan gudang di setiap kota dan kabupaten di Jawa Timur sehingga target sasaran bisa dikebut dan cepat selesai.

Tetapi, LaNyalla mengingatkan terkait dengan pendistribusian beras, agar tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat.

"Walaupun perlu kecepatan, tetapi prokes harus diperhatikan. Tetap mempertimbangkan keselamatan petugas dari paparan COVID-19 dan jangan sampai mengundang kerumunan dalam pembagiannya. Ini harus dipatuhi," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Bulog juga harus memperhatikan kualitas beras yang dibagikan. Pihaknya tidak ingin mendengar kabar adanya beras bantuan dari pemerintah yang tidak layak dan banyak kutu.

"Makanya perlu ada tim monitor dan evaluasi selama distribusi. Selain menjaga kualitas beras, juga mengevaluasi proses distribusi dan memetakan masalah di lapangan," tambahnya.

Perum Bulog menjadi mitra Kemensos RI dalam penyaluran bantuan beras 10 kilogram untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) peserta program keluarga harapan (PKH), 10 juta KPM bantuan sosial tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non-PKH.

Baca juga: Ketua DPD minta warga waspadai modus penipuan donor plasma konvalesen
Baca juga: Ketua DPD RI minta masyarakat tetap ikuti aturan perpanjangan PPKM
Baca juga: Ketua DPD: Pelaku pungutan liar BST harus ditindak tegas
Pewarta : Louis Rika Stevani
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021