Baleg gunakan pendekatan sosiokultural atasi beda pendapat RUU PKS

Baleg gunakan pendekatan sosiokultural atasi beda pendapat RUU PKS

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya. (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan akan menggunakan pendekatan sosiokultural dalam mengatasi perbedaan pendapat dan pertentangan ideologi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

"Saya sebagai Ketua Panitia Kerja RUU PKS akan menggunakan pendekatan yang bersifat sosiokultural, dan tentu dialog menjadi 'jembatan' utama dalam proses penyelesaian RUU ini," kata Willy kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan bahwa satu hal yang menjadi fakta di masyarakat harus direspon dan yang menjadi semangat kemajuan akan diadaptasi dalam RUU tanpa meninggalkan nilai-nilai kultural Indonesia.

Baca juga: Baleg agendakan presentasikan draf RUU PKS di Masa Sidang I

Willy mengungkapkan bahwa masih ada kendala utama dalam pembahasan RUU PKS, yaitu terjadi perbenturan ideologi dan cara pandang terhadap RUU tersebut.

"Namun kendala itu bisa diselesaikan dengan dialog. Kedua belah pihak ingin memuliakan perempuan dan melindungi anak-anak dari orang-orang yang melakukan tindakan melanggar norma, adat, dan hukum," ujarnya.

Menurut dia, fakta empiris terkait kekerasan seperti fenomena gunung es yaitu angkanya besar namun proses penanganannya sangat minimalis karena belum ada payung hukum yang mengatur secara rinci.

Dia menilai, kekerasan seksual merupakan tindak pidana khusus yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga akan diatur dalam RUU PKS.

Baca juga: Komisi II DPR: Siapkan skenario pemilu jika pandemi belum berakhir

Namun Willy meyakini pertentangan ideologi dan perbedaan pendapat terkait RUU tersebut dapat diselesaikan melalui dialog yang merupakan "modal" utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

"Indonesia lahir dari pertentangan ideologi, kita tidak menghambat itu, dan modal utama republik ini adalah dialog. Coba bayangkan saat republik ini lahir terdapat spektrum ideologi kiri dan kanan yang memiliki perbedaan kepentingan, lalu kita memiliki perbedaan bahasa, dan keyakinan namun akhirnya kita bisa bersatu," katanya.

Selain itu, Willy juga menekankan bahwa saat ini Baleg belum memiliki draf RUU PKS karena masih dalam proses penyusunan dan akan dipresentasikan di awal Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang akan dimulai pada 16 Agustus.

Menurut dia, masyarakat harus tahu bahwa belum ada draf RUU PKS yang dimiliki Baleg agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dan polemik di publik terkait draf RUU tersebut.

Baca juga: Anggota DPR: Revisi UU Jalan untuk pangkas kesenjangan antar wilayah

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021