IFSoc: Penerapan SHSM diperlukan untuk dukung unicorn IPO

IFSoc: Penerapan SHSM diperlukan untuk dukung unicorn IPO

Tangkapan layar Pendiri Indonesia Fintech Society (IFSoc) Mirza Adityaswara saat memberikan paparan dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Selasa. ANTARA/Citro Atmoko.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Mirza Adityaswara menilai penerapan Multiple Voting Shares (MVS) atau Saham dengan Hak Suara Multipel (SHSM) sangat diperlukan oleh pasar modal Indonesia untuk mendukung perusahaan-perusahaan unicorn tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Mirza, para pendiri perusahaan-perusahaan unicorn memiliki keahlian dan inovasi untuk mengembangkan perusahaan ekonomi digital. Akan tetapi, kemampuan dana terbatas, sedangkan perusahaan masih perlu mendapatkan injeksi modal untuk berkembang.

"Agar founder dapat terus berinovasi tapi hak suaranya tidak terdilusi signifikan maka perlu diperkenalkan MVS atau SHSM," ujar Mirza dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Baca juga: BEI: Potensi penghimpunan dana pada semester II masih menjanjikan

BEI tengah mempersiapkan sejumlah regulasi untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan teknologi digital dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS atau unicorn agar segera melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia. Salah satu aturan yang tengah digodok oleh regulator pasar modal yakni peraturan mengenai SHSM tersebut.

Mirza menyampaikan bahwa aturan SHSM juga dapat mengakomodasi aturan Bank Indonesia (BI) terkait dengan kepemilikan asing di perusahaan-perusahaan teknologi finansial atau payment system.

"Dengan diperbolehkannya MVS atau SHSM maka pemodal asing dapat memiliki 85 persen saham di perusahaan payment system di Indonesia, tapi hak suaranya dibatasi hanya 49 persen," kata Mirza.

Baca juga: Mirae Sekuritas prediksi IHSG pada Agustus bisa dekati 6.400

Di samping aturan mengenai SHSM, lanjut Mirza, untuk melindungi investor, otoritas pasar modal juga harus mempertimbangkan aturan mengenai batasan emiten untuk melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau “rights issue” dalam waktu satu tahun atau dua tahun.

"Hal yang perlu diatur juga mengenai batasan aksi rights issue, karena perusahaan ekonomi digital saat ini masih merugi dan perlu sering tambahan modal untuk operasi dan ekspansi bisnis," ujar Mirza.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, aturan SHSM sudah masuk tahap finalisasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan tersebut diharapkan bisa segera dirilis sehingga dapat mengakomodasi unicorn yang akan melakukan IPO.

Di satu sisi BEI memberikan kesempatan buat perusahaan untuk menghimpun dana di pasar modal, namun di sisi lain BEI juga tetap menyematkan notasi khusus bahwa perusahaan tersebut menerapkan SHSM.

Penerapan SHSM bertujuan untuk menjaga pengendalian dari para founder yang merupakan sosok kunci sebuah perusahaan. Dengan tetap menjadi pengendali, meskipun persentase kepemilikannya kecil, para founder tersebut tetap memiliki kendali untuk mewujudkan visi misi perusahaan jangka panjang.
Pewarta : Citro Atmoko
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021