Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) menyampaikan hal itu, saat memberikan sambutan dalam acara ekspos perkembangan penanganan masa tanggap darurat bencana tsunami Mentawai dari pemerintah Provinsi Sumbar, di Padang, Senin malam.
Pada kesempatan itu, hadir Menteri PU, Djoko Kirmanto dan Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Wagub Sumbar Muslim Kasim dan sejumlah bupati/wali kota serta pejabat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Menko Kesra, Meteri PU dan Menpera melakukan kunjungan ke Sumbar untuk melihat perkembangan penanganan bencana tsunami Mentawai, serta akan meninjau langsung lokasi bencana pada Selasa (16/11).
"Relokasi korban tsunami harus diberi lokasi yang menjamin keselamatan masyarakat pada masa mendatang," tegas Agung di hadapan para pejabat dalam pertemuan itu.
Justru itu, harus segera dibicarakan dengan tokoh masyarakat setempat, sehingga proses rencana tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan secepatnya.
Menurut Menko Kesra, pendekatannya tentu tak hanya kultural tetapi diperlukan juga adanya payung hukum sehingga ada keterjaminan terhadap warga yang direlokasi.
"Kita minta pemerintah daerah juga harus memikirkan dan mempersiapkan regulasi dalam tahapan relokasi warga korban tsunami Mentawai," katanya.
Menko Kesra berpandangan, bila ada masyarakat yang mau direlokasi ke lintas kabupaten, artinya ke tempat lain bisa digabungkan dengan masyarakat korban gempa 2009.
Akan tetapi, katanya, tentu diupayakan lokasi-lokasi yang berada di daerah itu, sepanjang ketersediaan lahan ada dan bisa didapatkan. "Pemerintah kini tengah mempersiapkan regulasi terhadap daerah-daerah yang berpotensi terkena bencana, terutama di pulau-pulau kawasan pantai barat Sumatra.
Namun, tak kalah pentingnya percepatan terhadap pembangunan hunian sementara untuk pengungsi tsunami Mentawai, sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang layak.
"Kita berterima kasih dan memberi apresiasi terhadap pemerintah daerah, TNI dan berbagai pihak yang telah berkerja sama dalam penanganan bencana dan memulai pembangunan hunian sementara," katanya.
Pemerintah pusat melalui BNPB, katanya, sudah mengalokasikan aggaran untuk masa tanggap darurat dan pembangunan hunian sementara sekitar Rp25 miliar.
Menyinggung dana untuk masa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami Mentawai, Menko Kesra menyebutkan, bersumber dari APBN dan APBD. Namun, tetap saja terbuka sumbangan dan bantuan dari berbagai elemen masyarakat dalam maupun dunia internasional.
"Hingga kini sekitar 8 juta dollar Amerika Serikat (AS) bantuan asing terhadap bencana yang melanda Indonesia," kata Agung.
Data Pemprov Sumbar, korban tsunami meninggal dunia yang ditemukan sampai 15 November 2010 tercatat 454 orang. Korban luka berat sebanyak 175 orang, luka ringan sebanyak 135 orang, korban hilang 43 orang dan pengungsi masih tercatat 7.397 jiwa. (SA/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
