Kemarin, jual beli jabatan publik sampai amendemen UUD 1945

Kemarin, jual beli jabatan publik sampai amendemen UUD 1945

Menpan RB Tjahjo Kumolo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (1/9), mulai dari dugaan adanya praktik jual beli jabatan publik sampai berbagai pendapat dari para politisi dan pakar hukum mengenai wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Menpan RB sesalkan praktik jual beli jabatan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya praktik jual beli jabatan oleh sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Tjahjo, dalam keterangan yang diterima, Rabu, mengatakan telah ada lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang khusus mengawasi pengisian jabatan di instansi pemerintah.

Selengkapnya baca di sini.

2. Wakil Ketua MPR pastikan belum ada keputusan soal amendemen UUD 1945

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat memastikan belum ada keputusan apa pun yang dibuat oleh anggota majelis terkait amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasalnya, segala usaha mengamendemen UUD 1945 wajib melalui tahapan yang panjang, antara lain kajian dan evaluasi yang lengkap.

Selengkapnya baca di sini.

3. DKPP beri sanksi peringatan pada 9 penyelenggara pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan kepada sembilan penyelenggara pemilu.

Ketua Majelis Alfitra Salamm dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyebutkan sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP.

Selengkapnya baca di sini.

4. DPRP Papua Barat tetapkan tujuh RPP Otsus Papua hasil kerja pansus

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat di Manokwari telah menerima dan menetapkan tujuh Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua hasil kerja pansus yang untuk selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Ketua Pansus Otsus DPRP Papua Barat Yan Anthon Yoteni di Manokwari, Rabu mengatakan, bahwa tujuh RPP Otsus Papua usulan DPRP Papua Barat telah dikemas secara komprehensif dengan pembobotan sejumlah pakar sesuai tujuh substansi RPP dimaksud.

Selengkapnya baca di sini.

5. Yogyakarta terbitkan 2 KTP untuk warga transgender

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menerbitkan dua KTP elektronik untuk warga dari kelompok marjinal, yaitu dua transgender setelah memastikan data kependudukan yang disampaikan valid dan tunggal.

"Kami bekerja sama dengan komunitas yang menaungi mereka. Sebenarnya ada delapan data yang dikirim, tetapi satu warga meninggal dunia dan baru dua pemohon yang datanya memenuhi syarat saat diverifikasi," kata Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo di Yogyakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.
Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021