Kendari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) berupaya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu atau pilkada di berbagai daerah, melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) agar tercipta demokrasi yang berkualitas.

Ketua Bawaslu RI Abhan di Kendari, Senin mengatakan SKPP ini merupakan upaya pihaknya dalam meningkatkan pengawasan pemilu sehingga dapat melahirkan kualitas demokrasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan adanya SKPP ini maka kader-kader ini harapan kami bisa menjadi simbol-simbol pengawas di masyarakat," kata dia usai pembukaan SKPP tingkat dasar tahun 2021 Bawaslu di Kendari.

Ia menyampaikan, SKPP akan menjadi sarana pendidikan pemilu dan pemilihan kepala daerah bagi masyarakat khususnya para generasi muda serta menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Baca juga: Bawaslu sampaikan catatan krusial tahapan Pemilu dan Pilkada 2024

SKPP yang melibatkan berbagai elemen serta kalangan masyarakat dari kaum milenial diselenggarakan oleh Bawaslu dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Khusus di Sulawesi Tenggara, SKPP resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu RI yang diikuti oleh tiga daerah yakni, Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan (Konsel).

Kegiatan SKPP tingkat dasar itu diikuti oleh ratusan peserta di tiga daerah tersebut dari berbagai unsur dan kalangan masyarakat milenial dengan mempertimbangkan unsur keterwakilan wilayah, basis organisasi kepemudaan, keterwakilan perempuan, serta keterwakilan individu berkebutuhan khusus.

"Melalui SKPP ini bisa menggerakkan masyarakat untuk terlibat mengawasi pemilu dan pemilihan dan tentu kami harapkan meningkatkan kualitas demokrasi seperti "money" politik (politik uang), ujaran kebencian dan hoaks ini kan juga membutuhkan partisipasi masyarakat," ujar dia.

Ia juga berharap, dengan sekolah kader pengawas partisipatif ini dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pilkada, sehingga menciptakan proses pemilu yang bermutu dan berintegritas.

Kegiatan SKPP yang bakal dilaksanakan selama tiga hari, mulai 13-15 September 2021 dihadiri Wali Kota Kendari, Ketua KPU Sultra, Rektor UHO, Rektor UMK, Ketua DPRD Kota Kendari, Forkompimda Kota Kendari, serta jajaran Bawaslu Sultra, Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan.

Baca juga: KIP Aceh: Komisioner KIP Abdya tertangkap berjudi bisa diberhentikan
Baca juga: Bawaslu membandingkan kewenangan dan regulasi pemilu dan pilkada

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021