DPR: Kebijakan lokal harus hadir dalam regulasi sektor pariwisata

DPR: Kebijakan lokal harus hadir dalam regulasi sektor pariwisata

Pengunjung membeli makanan dari pedagang di Wisata Kuliner Ubud Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (19/9/2021). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan kebijakan lokal harus hadir dalam pembentukan regulasi di sektor pariwisata, terutama guna memulihkan ekonomi lokal di masa pandemi COVID-19.

"Sejumlah desa yang potensi wisatanya berbasis masyarakat telah memiliki norma yang telah pegang teguh, namun seringkali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Local wisdom (kebijakan lokal) harus ada dalam kebijakan pariwisata agar tidak menghilangkan identitas otentik masyarakat. Ini perlu disepakati bersama," kata Agustina dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Agustina mengapresiasi usaha setiap elemen masyarakat yang tanpa henti melindungi kearifan lokal yang mengandung nilai budaya tinggi berupa kehidupan sosial masyarakat.

Ke depannya, ia mengharapankan agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan kebijakan sekaligus pendampingan penuh kepada masyarakat untuk mengelola desa wisata.

Dukungan tersebut, lanjutnya, bisa berupa kebijakan dan anggaran untuk memfasilitasi proses pengembangan potensi budaya berbasis kearifan lokal sekaligus membuka peluang akselerasi pemulihan ekonomi lokal di Indonesia.

"Kreativitas itu sangat diperlukan untuk mencari strategi pemasarannya baru. Namun, tentu pemerintah harus mendukung sekaligus memfasilitasi lewat kebijakan, anggaran, dan pendampingan," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong agar pemerintah lebih serius dalam mendukung dan memperkuat keberadaan desa wisata di Indonesia.

Melihat belum maksimalnya dukungan terhadap desa wisata, dia meminta pemerintah untuk dapat lebih serius.

"Saya kurang tertarik jika dana besar triliunan dialokasikan ke destinasi prioritas dan superprioritas. Saya bilang yang proporsional sajalah. Bagaimanapun juga desa wisata ini pun juga berdampak positif dengan langsung menyasar kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Komisi X DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Desa Wisata/Kampung Tematik untuk menjawab berbagai persoalan yang mendera pariwisata nasional selama pandemi.

Baca juga: Anggota DPR minta Kemenparekraf kembangkan potensi desa wisata

Baca juga: Menparekraf dorong desa wisata di Riau ekspor olahan ikan patin

Baca juga: Kepulauan Seribu benahi fasilitas penunjang wisata Pulau Untung Jawa
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021