Rencana pemindahan ibu kota RI jadi bahasan parlemen Malaysia

Rencana pemindahan ibu kota RI jadi bahasan parlemen Malaysia

Arsip - Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah (kanan) saat bertemu Menlu RI Retno Marsudi di Putrajaya, Malaysia. (ANTARA/Agus Setiawan)

Kuala Lumpur (ANTARA) - Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan dalam Jawaban Eksekutif Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di sidang parlemen di Kuala Lumpur, Kamis.

"Izinkan saya menjawab pertanyaan anggota parlemen Batang Lupar dan Sibuti menyinggung tentang manfaat dan dampak yang akan didapat
diterima langsung di perbatasan Malaysia dengan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan," ujar Saifuddin.

Dia mengatakan pada 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi dari ibu kota
Indonesia yang baru untuk menggantikan Jakarta.

Pengembangan ibu kota yang baru tersebut dimulai pada 2020 dan proses relokasinya akan dilakukan pada tahun 2024.

Namun karena pandemi COVID-19, rencana pembangunan harus ditunda sementara waktu hingga situasi memungkinkan.

"Bila dilaksanakan nanti, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim mampu berkontribusi dalam percepatan ekonomi lokal di mana Sabah dan Sarawak dapat memperoleh limpahan keuntungan, baik dari sisi arus perdagangan maupun di sektor lain seperti pariwisata," kata Saifuddin.

Baca juga: Kementerian PUPR siapkan infrastruktur penunjang calon ibu kota negara

Perpindahan itu juga diharapkan akan membuka banyak peluang investasi Malaysia di Kalimantan Timur dengan keterlibatan para pengembang properti Malaysia untuk mengambil bagian dari proyek pembangunan ibu kota tersebut, kata dia.

Untuk menggali potensi kerja sama itu, Kementerian Perdagangan Internasional and Industri (MITI) telah menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan usulan rencana investasi komprehensif yang akan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia.

"Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga akan membawa tantangan yang khas terutama dalam masalah lintas batas antara
Malaysia dan Indonesia, termasuk penyelundupan, kejahatan lintas perbatasan dan sebagainya," katanya.

Namun pemerintah Malaysia yakin bahwa setiap masalah lintas batas yang muncul dapat diselesaikan secara efektif dan konstruktif dengan pemerintah
Indonesia, kata Saifuddin.

"Penekanan akan ditempatkan pada peningkatan kerja sama dan penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan di daerah sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan," katanya.

Melalui pendekatan komprehensif, kata Saifuddin, pemindahan ibu kota Indonesia akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kedua negara.

Baca juga: Ini pandangan Teras Narang soal kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara
Baca juga: Kadin dukung pemerintah lanjutkan pembangunan ibu kota baru
Pewarta : Agus Setiawan
Editor: Anton Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021