Wagub Kalbar siap tindaklanjuti aspirasi mahasiswa perjuangkan petani

Wagub Kalbar siap tindaklanjuti aspirasi mahasiswa perjuangkan petani

Ratusan mahasiswa saat menyampaikan aspirasi dalam memperingati Hari Tani Nasional di Pontianak, Jumat. ANTARA/Tim Magang

Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan sejumlah LSM peduli petani dalam memperjuangkan agar petani tidak dirugikan dalam segala hal.

"Terima kasih kepada para mahasiswa sekalian atas partisipasinya, tuntutan kalian nanti akan kami tindaklanjuti agar petani ke depannya tidak selalu dirugikan," kata dia saat menemui gabungan aliansi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di Pontianak, Jumat.

Baca juga: Anak petani sawit skala kecil rentan alami kemiskinan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata dia, menyambut baik dan menghargai tuntutan atau aspirasi dari gabungan aliansi mahasiswa tersebut.

Setelah selesai berdialog dengan perwakilan mahasiswa, dia langsung menemui massa yang sudah berkumpul di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk menyampaikan hasil dari dialog itu.

Baca juga: Indonesia desak WTO sepakati perlindungan petani kecil

"Semua yang menjadi tuntutan dari kalian para mahasiswa intinya sudah kami terima, dan insya Allah ada beberapa dari tuntutan tadi akan kami tindaklanjuti," jelasnya.

Ia juga meminta kepada para mahasiswa untuk bersabar atas tuntutan yang disampaikan, karena menurut dia, menindaklanjuti hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Baca juga: Ketua DPR: petani perlukan subsidi dan perlindungan

Sementara itu, perwakilan dari LSM Agra Kalimantan Barat yang peduli petani, Kusnanto, dalam menyampaikan tuntutannya diantaranya, mendesak pemerintah melanjutkan moratorium perluasan sawit dan hentikan pemberian izin baru tambang dan HTI (Hutan Tanaman Industri), juga meminta penuntasan konflik agraria, dan hentikan kriminalisasi terhadap para tani.

"Kami juga meminta pemerintah agar mensahkan RUU pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, agar pemerintah menegaskan harga beli terendah di tingkat petani, serta memberikan perlindungan harga komoditi untuk petani mandiri," katanya.
Pewarta : Andilala
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021