KPK: Survei persepsi publik tolok ukur kinerja pemberantasan korupsi

KPK: Survei persepsi publik tolok ukur kinerja pemberantasan korupsi

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) menyebut survei persepsi publik menjadi salah satu tolok ukur masyarakat menilai kinerja pemberantasan korupsi.

"Survei persepsi publik menjadi salah satu tolok ukur bagaimana masyarakat menilai kinerja dan manfaat yang dihasilkan dari kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

KPK menanggapi hasil survei persepsi publik terhadap kelembagaan KPK yang dipublikasikan oleh lembaga survei Indikator Politik.

Baca juga: Demo BEM SI sampaikan tuntutan untuk KPK

Ali mengatakan pemberantasan korupsi adalah ikhtiar panjang di mana dampak dan manfaatnya tidak serta merta bisa  dirasakan seketika itu juga.

Dalam penanganan suatu perkara, lanjut dia, publik mungkin bisa langsung melihat bagaimana KPK menangkap para pelaku dan memulihkan kerugian negaranya.

Namun pada upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, menurut dia, membutuhkan waktu untuk bisa menikmati hasil dari perbaikan sistem dan penanaman nilai antikorupsi kepada orang per orang.

"KPK mengapresiasi lembaga survei sebagai pihak yang terus konsisten mengukur dan memotret persepsi publik dan menyampaikan "feedback"-nya. "Feedback" dari masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan ke depannya," kata Ali.

Oleh karena itu, kata dia, KPK mengharapkan dapat memperoleh indikator dan hasil pengukuran detil survei tersebut agar bisa mempelajari poin-poinnya secara rinci.

Baca juga: KPK nyatakan tetap fokus kerja berantas korupsi respons aksi massa

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Indikator Politik perihal tingkat kepercayaan pada lembaga menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun.

"Ini ada penurunan tingkat "trust" terhadap KPK. Biasanya KPK kalau tidak nomor 2 nomor 1 mungkin hanya kalah dengan TNI biasanya tetapi sekarang sudah melorot ke peringkat empat dilihat dari tingkat "trust" publik terhadap KPK sudah kesalip sama polisi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat rilis Temuan Survei Nasional "Evaluasi Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-Isu Terkini" yang disiarkan kanal Youtube Indikator Politik Indonesia, Minggu (26/9).

Adapun dari hasil survei itu, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang dipercaya publik kemudian berturut-turut Presiden, Polri, KPK, Kejaksaan, MPR, DPD, DPR, dan partai politik.

Baca juga: Kepala daerah di Jambi tandatangani komitmen pencegahan korupsi
Baca juga: Badko HMI Jateng-DIY dukung inovasi KPK asesmen pegawai
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021