Badan Pengkajian MPR: PPHN harus atasi tantangan digitalisasi ekonomi

Badan Pengkajian MPR: PPHN harus atasi tantangan digitalisasi ekonomi

Arsip foto - Anggota DPR dari Fraksi PKS Tamsil Linrung menunggu untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/pri.

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Tamsil Linrung mengatakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus mampu mengatasi berbagai tantangan digitalisasi ekonomi guna mendorong penegakan demokrasi ekonomi.

"Demokrasi ekonomi adalah bangunan perekonomian yang berpihak pada rakyat kecil. Pada saat yang sama memberi ruang tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha besar," kata Tamsil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Tamsil dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Digitalisasi Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi di Tangerang Selatan, Senin (27/9).

Ia berharap kemunculan ekonomi digital akan menjembatani inklusi ekonomi, terutama di daerah. Akan tetapi, perkembangan mutakhir mengindikasikan terjadi sentralisasi.

Ketua Kelompok DPD di MPR itu menjelaskan bahwa ekonomi digital terlihat sangat Jakarta sentris, padahal sektor ekonomi baru tersebut membuka akses, terutama bagi ekonomi di daerah.

Tamsil menilai hal itu seolah mengulangi masalah klasik ekonomi masa lalu. Selain dalam aspek aksesibilitas yang masih terbatas di kota-kota besar di Pulau Jawa, siklus ekonomi yang terjadi juga minim pemberdayaan ekonomi rakyat.

"Ekonomi digital tumbuh dari momentum sektor konsumtif, kemudian pada saat yang sama terjadi keterbatasan suplai. Situasi tersebut menambah ketergantungan pada pasar domestik dari importasi yang berefek pada eksistensi pengusaha lokal," ujarnya.

Oleh karena itu, Tamsil menekankan pentingnya kehadiran negara dalam merespons fenomena ekonomi baru tersebut sehingga PPHN harus mampu menangkap berbagai tantangan digitalisasi ekonomi.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira merekomendasikan agar pemerintah meregulasi startup digital untuk bekerja sama dengan UMKM, khususnya di sektor business solution yang jadi kendala utama pelaku usaha lokal.

Ia menilai pentingnya evaluasi total seluruh perjanjian perdagangan bebas yang merugikan atau tidak memanfaatkanya secara optimal.

"Solusi berikutnya, Indonesia perlu memperbesar non-tariff measures dan pengaturan digital untuk mencegah banjirnya barang impor melalui perdagangan elektronik," katanya.

Selain itu, dia juga menyoroti dampak ekonomi digital di sektor tenaga kerja. Model kemitraan yang dikembangkan startup tingkatkan risiko pekerja.

Konsep tersebut, menurut dia, memang menguntungkan bagi pemilik bisnis. Namun, mitra tidak punya kepastian nasib karena tidak ada jaminan sosial dan proteksi dari perusahaan.

Oleh sebab itu, Bima memandang perlu melibatkan mitra sebagai bagian dari pemilik saham startup melalui koperasi yang juga merupakan manifestasi demokrasi ekonomi pada era ekonomi digital berbasis kekeluargaan dan gotong royong.

Baca juga: Bamsoet: MPR terbuka bagi aspirasi masyarakat terkait PPHN

Baca juga: Ketua MPR RI luncurkan buku terkait urgensi menghadirkan PPHN

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021