Pemerintah tingkatkan kesigapan daerah respons COVID-19 menuju endemi

Pemerintah tingkatkan kesigapan daerah respons COVID-19 menuju endemi

Tangkapan layar Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito memaparkan materinya dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/ Zubi Mahrofi.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa dalam upaya menuju endemi, pemerintah akan terus meningkatkan resiliensi dan kesigapan daerah dalam merespons kondisi COVID-19.


 
 

"Dengan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dari pemerintah serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankannya, bukan tidak mungkin Indonesia akan terbebas dari pandemi dan mencapai tatanan masyarakat produktif yang aman dari COVID-19," ujarnya dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.


 
 

Ia mengatakan, beberapa negara saat ini mulai mempersiapkan diri menuju endemi COVID-19. Di Indonesia, endemi COVID-19 juga sudah mulai digaungkan.


 
 

"Penting untuk saya tekankan bahwa pembukaan aktivitas sosial ekonomi bertahap hingga akhirnya mencapai masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 pada masa endemi, tidak akan bisa tercapai apabila modal utama, yaitu kepatuhan protokol kesehatan tidak terus dilaksanakan dengan disiplin," tuturnya.


 
 

Wiku menambahkan, pemerintah terus meningkatkan upaya pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, terminal, bandara dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan.


 
 

"Skrining, dari mulai cek suhu, kewajiban menggunakan masker serta pemantauan kapasitas melalui aplikasi telah dilakukan," katanya.


 
 

Di setiap tempat umum, lanjut dia, juga diimbau untuk memiliki satgas poskonya masing-masing untuk mengawasi protokol kesehatan.


 
 

Maka itu, menurut dia, upaya memiliki satgas posko harus dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih besar hingga lapisan terkecil.


 
 

"Sayangnya, satgas posko sebagai wadah koordinasi untuk pengawasan protokol kesehatan hingga tingkat RT RW belum secara maksimal dimanfaatkan," katanya.


 
 

Wiku mengemukakan, sampai tanggal 26 September 2021, baru sebesar 31,1 persen satgas posko terbentuk di seluruh Indonesia.


 
 

"Bahkan terdapat 11 provinsi dengan satgas posko yang terbentuk masih di bawah 10 persen," katanya.


 
 

Ia menyebutkan, 11 provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Maluku, NTT, Sulawesi tengah, Papua dan Maluku Utara.


 
 

"Provinsi-provinsi ini justru adalah provinsi yang paling rentan terkait kepatuhan warganya dalam memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," ujarnya.


 
 

Selain itu, lanjut dia, kinerja satgas posko yang sudah terbentuk di provinsi lainnya pun juga sedang mengalami penurunan.


 
 

Per tanggal 27 September 2021, disampaikan kinerja posko yang dilaporkan hanya sebanyak 681.483 kegiatan. Padahal, pada 24 September 2021 sebanyak 771.440 kegiatan.


 
 

"Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena justru tugas satgas posko akan semakin vital pada saat kasus sudah mulai turun dan aktivitas sudah mulai berjalan normal," ujar Wiku.

Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2021