Menteri ESDM: Interkoneksi Kalimantan dan Sulawesi terwujud pada 2024

Menteri ESDM: Interkoneksi Kalimantan dan Sulawesi terwujud pada 2024

Ilustrasi petugas memantau gardu listrik. (ANTARA/HO-PLN)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berkomitmen mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan di dalam pulau maupun antarpulau dalam rangka meningkatkan keandalan listrik dan penetrasi energi baru terbarukan yang sumbernya berada jauh dari pusat permintaan listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam penyataannya di Jakarta, Selasa, mengatakan interkoneksi listrik di Kalimantan dan Sulawesi akan segera terwujud dalam tiga tahun ke depan.

"Pada tahun 2024 diharapkan interkoneksi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi sudah terwujud sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk interkoneksi seluruh pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi," ujarnya.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian untuk interkoneksi antarpulau atau disebut Super Great yang menghubungkan antara pulau besar di Indonesia.

Menteri Arifin menuturkan program interkoneksi tersebut selain meningkatkan keandalan juga dapat mengatasi adanya oversupply dari sistem kelistrikan besar.

Interkoneksi Sumatera ke Malaysia sudah dijadwalkan untuk tanggal mulai beroperasi atau commercial operation date (COD) pada tahun 2030. Sedangkan untuk interkoneksi dari Sumatera ke Singapura sedang dilakukan kajian dalam rangka mengekspor energi listrik yang bersih ke negara tersebut.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan beberapa pembangkit program 35 gigawatt yang telah direncanakan sejak 2015 akan segera beroperasi.

"Hal ini akan berpotensi terjadinya oversupply karena pasokan listrik yang tersedia dalam jumlah besar dengan demand yang rendah," terang Zulkifli.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa PLN telah menyiapkan enam langkah strategis dalam dalam upaya mengurangi risiko atau dampak kelebihan pasokan listrik tersebut.

Pertama, peningkatan demand dengan program pemasaran yang agresif, seperti kompor induksi, kendaraan listrik, hingga electrifying agriculture yang menyasar sektor pertanian.

Kedua, perseroan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan demand listrik serta menciptakan demand baru di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, destinasi wisata prioritas, hingga destinasi pariwisata super prioritas.

Ketiga, meminimalkan penambahan kapasitas infrastruktur baru. Keempat, melaksanakan relokasi pembangkit PLTG, PLTGU ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk meminimalkan biaya investasi dan meningkatkan utilisasi aset.

Kelima, melaksanakan negosiasi penyesuaian jadwal baik itu kepada Independent Power Producer (IPP) pembangkit maupun penyedia bahan bakar.

Keenam melaksanakan program co-firing yang tidak memerlukan biaya pembangunan pembangkit baru dan hanya mengoptimalkan biaya harga biomassa, sehingga risiko oversupply dapat dihindari sejalan dengan meningkatkan bauran energi baru terbarukan.

Baca juga: Tiga strategi pemerintah jaga keandalan listrik PON Papua
Baca juga: Pemerintah terbitkan regulasi terbaru dorong pengembangan PLTS atap
Baca juga: RUPTL 2021-2030 tempatkan porsi energi baru terbarukan 51,6 persen

 
Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021