Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan melakukan survei prevalensi antibodi masyarakat yang rencananya rutin dilakukan setiap enam bulan, sebagai upaya mengantisipasi pandemi COVID-19 dan transisinya menjadi endemi.

"Rencananya survei akan kami lakukan bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan WHO," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Survei tersebut lakukan, katanya, melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang turun sangat drastis karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki kekebalan terhadap COVID-19, baik secara buatan melalui vaksinasi maupun alamiah karena sembuh dari sakit.

Lebih lanjut dia mengatakan, survei tersebut dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk 21.880 sampel di 34 provinsi dan 100 kabupaten/kota.

"Hasil survei ini diharapkan selesai pertengahan Desember, bisa memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi antibodi seluruh rakyat kita dan menjadi basis bagi kebijakan-kebijakan kita ke depannya," katanya.

Selain itu, ujar dia, hasil survei juga nanti bisa dibagikan ke negara-negara lain sehingga bisa menunjukkan kesiapan Indonesia dalam mengantisipasi pandemi.

Sebelumnya Indonesia mengalami puncak kasus COVID-19 pada 24 Juli 2021 dengan angka kasus aktif sebanyak 574.135 orang. Namun saat ini jumlah kasus tersebut terus menurun dan pada Minggu (10/10) tercatat 24.430 kasus aktif yang menjalani perawatan dan isolasi dengan tambahan 894 orang kasus baru.

Menurut menkes, penurunan kasus COVID-19 tersebut tidak lepas dari upaya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ketat dan luas.

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2021