Ahli asal Korea Selatan: Korsel punya aturan hukum ganja menjadi obat

Ahli asal Korea Selatan: Korsel punya aturan hukum ganja menjadi obat

Hasil tangkapan layar sidang Perkara 106/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/10/2021) (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Jakarta (ANTARA) - Ahli obat-obatan dari Korean Medical Cannabis Organization (KMCO) Sung Seok Kang mengatakan Korea Selatan memiliki aturan hukum memperbolehkan penggunaan ganja sebagai obat dengan resep yang diberikan khusus oleh Korea Orphan & Essential Drug Center (KOEDC).

“Di Korea Selatan, ada undang-undang yang mengatur penggunaan narkotika secara medis,” kata Sung Seok Kang yang telah dialihbahasakan oleh penerjemahnya dalam sidang mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) sebagai pemohon VI dalam Perkara 106/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Selasa.

Keterangan dari ahli dipergunakan untuk mendukung permohonan uji materi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Pengujian berfokus pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Pasal 6 ayat (1) huruf a berbunyi, “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Baca juga: Ahli sebut UU Narkotika butuh perspektif kesehatan masyarakat

Pasal 8 ayat (1) berbunyi, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan.”

Kedua pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Kemudian, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Pemohon VI menilai, dengan pertentangan yang ada itu, mereka sebagai lembaga yang menjamin terpenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan demi meningkatkan kualitas hidup kehilangan wewenang karena pengobatan dibatasi oleh dua pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Ganja yang digolongkan dalam 'Narkotika Golongan I' sebaiknya diupayakan dapat digunakan demi pengobatan. 

Baca juga: Hakim MK minta pemerintah hadirkan ahli dalam uji materi UU Narkotika

Mengambil contoh dari Korea Selatan seperti yang disampaikan Sung Seok Kang, awalnya negara tersebut pun tidak memperbolehkan pemakaian ganja dalam dunia medis.

Larangan itu bahkan menimbulkan kasus penyalahgunaan narkotika dari ibu yang memberikan anaknya ganja sebagai obat. Namun, pada 4 September 2017, KMCO berusaha mengubah peraturan tentang narkotika agar pasangan ibu dan anak tersebut memperoleh keadilan hukum.

KMCO bekerja sama dengan sejumlah pakar dari luar negeri melakukan riset terhadap penggunaan ganja secara medis. Hasil riset kemampuan ganja dalam menghilangkan rasa sakit yang parah itu selanjutnya diserahkan kepada lembaga perwakilan rakyat Korea Selatan. Setelah dilakukan peninjauan, undang-undang yang membahas penggunaan obat-obat psikotropika dalam dunia medis di Korea Selatan berhasil diresmikan pada 23 November 2018.

Sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada Rabu (10/10) dengan agenda mendengarkan keterangan 4 orang saksi dari pemohon.

Baca juga: Pakar: Revisi UU Narkotika harus pastikan ada kepastian hukum

Pewarta : Tri Meilani Ameliya
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021