Kemarin, Wapres minta reformasi regulasi hingga pencegahan radikalisme

Kemarin, Wapres minta reformasi regulasi hingga pencegahan radikalisme

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Seminar Nasional dalam rangka Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa, (12/10/2021). ANTARA/HO-wapres.go.id/pri.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (12/10), mulai dari Wapres meminta Kemenkumham untuk mereformasi legislasi dan regulasi, hingga Balitbangdiklat Kemenag menyebut cegah radikalisme lewat pembinaan internal.

Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.

Wapres minta Kemenkumham mereformasi legislasi dan regulasi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kementerian Humum Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan reformasi dalam bidang legislasi dan regulasi sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19.

Selengkapnya baca di sini

PKB buka peluang usung Prabowo-Muhaimin di Pilpres 2024

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya membuka peluang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Selengkapnya baca di sini

Stafsus Menag: Hari libur keagamaan digeser untuk kewaspadaan

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan keputusan pemerintah menggeser hari libur keagamaan untuk kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 yang belum selesai.

Selengkapnya baca di sini

Kemhan: Komcad bukan wajib militer karena bersifat sukarela

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan pasukan komponen cadangan (komcad) bukan wajib militer karena mereka bergabung secara sukarela.

Selengkapnya baca di sini

Balitbangdiklat Kemenag: Cegah radikalisme lewat pembinaan internal

Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Latihan (Balitbangdiklat) Kementerian Agama mengatakan perlunya pembinaan ke dalam (internal) secara intensif oleh para pimpinan di instansi atau lembaga negara sebagai upaya pencegahan dini paham radikal dan intoleran.

Selengkapnya baca di sini
Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021