Anggota DPR: Tolak ukur kesuksesan pemimpin adalah kebijakannya

Anggota DPR: Tolak ukur kesuksesan pemimpin adalah kebijakannya

Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan saat pengarahan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Papua Barat di Manokwari, Sabtu (9/10/2021). ANTARA/HO-PDIP

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Sukur Nababan menilai tolak ukur kesuksesan pemimpin adalah kebijakannya, bukan status sosial atau jenjang akademik.

Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat mengkritik status pendidikan Megawati Soekarnoputri ketika menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Pemimpin itu (yang dilihat) adalah kebijaksanaannya, Ibu Mega jelas prestasinya. PDI Perjuangan bisa sebesar seperti sekarang, ya, karena Ibu Mega, jadi tidak perlu klaster akademisi yang wah," kata Sukur dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Sukur tersebut terkait dengan pernyataan pengamat hukum tata negara Refly Harun yang menyebut Megawati tidak lulus S-1 tetapi menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Sukur mengatakan bahwa Megawati bukan drop out dari jenjang S-1. Namun, ada situasi politik yang menciptakan itu.

Menurut dia, saat ini banyak sekali gelar akademis diperoleh Megawati, seperti gelar doktor dari berbagai universitas di Indonesia, bahkan Korea, Cina, dan Rusia.

"Suka atau tidak, Megawati adalah pemimpin yang baik, sosok perempuan yang memiliki kemampuan manajerial mumpuni. Buktinya PDI Perjuangan yang awalnya parpol tidak dilirik, saat ini menjadi mesin politik papan atas karena memiliki basis massa ideologis yang jelas dan mayoritas di Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa PDI Perjuangan bisa menjadi pemenang pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden 2014 serta 2019 karena prestasi dan kepemimpinan Megawati.

Saat menjadi presiden ke-5 RI, Sukur menilai Megawati berhasil mengelola anggaran yang hampir bangkrut menjadi sehat.

Selain itu, menurut dia, pada era kepemimpinan Megawati, lahir sejumlah badan yang berperan strategis seperti, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Ibu Mega juga salah satu inisiator BRIN. Beliau menginginkan seluruh tata kelola birokrasi harus berlandaskan riset dan penelitian," katanya.

Baca juga: Akademisi: Pengangkatan Dewan Pengarah BRIN sesuai kaidah hukum

Baca juga: Anggota DPR: Tiga tantangan besar dihadapi BRIN

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021