"Kita harapkan seperti di semua kabupaten dan kota punya model Mal Pelayanan Publik," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wapres (BPMI Setwapres), Jumat.
Keberadaan Mal Pelayanan Publik di setiap institusi pemerintahan tersebut dapat didukung dengan adanya lounge pelayanan publik, pasar pelayanan publik dan pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat, kata Wapres.
Dengan penyediaan pelayanan publik terpadu itu pula, masyarakat dapat semakin mudah dalam mengurus berbagai keperluan yang berkaitan dengan pemerintahan. "Jadi ini mempercepat, memperpendek, mempermudah dan menghindarkan dari ada pungutan liar," kata Wapres menegaskan.
Baca juga: Wapres dorong pelayanan publik tak berbelit-belit
Baca juga: Wapres minta perangkat daerah mendukung percepatan vaksinasi COVID-19
Terkait pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi, Wapres mengapresiasi dan berharap kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Timur dapat mengembangkan hal serupa.
"Bahkan saya dengar tadi sudah ada pasar pelayanan publik di pasar dan juga kampung nelayan atau di tempat pelayanan, sehingga masyarakat tidak harus datang ke ibu kota kabupaten, di tempatnya sudah bisa," ujarnya.
Selain peningkatan kualitas pelayanan publik, Wapres juga meminta seluruh instansi pemerintahan di daerah melakukan pemutakhiran data untuk menuju satu data terpadu.
"Data dari, misalnya, UMKM, data orang miskin, data siapa yang harus memperoleh bantuan sosial. Jadi ini kita Indonesia sedang menuju satu data dan sedang kita melakukan apa yang kita sebut dengan validasi data," ujar Wapres.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
