Peran itu dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk UNESCAP Duta Besar Rachmat Budiman yang menjadi ketua dalam sesi ketiga Komite Kebijakan Makroekonomi, Pengentasan Kemiskinan dan Pembiayaan Pembangunan (MPFD), menurut keterangan KBRI Bangkok yang diterima di Jakarta, Jumat.
Sesi ketiga Komite MPFD itu berlangsung pada 20-22 Oktober 2021 dan dibuka oleh Wakil Sekjen PBB bersama Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik (ESCA), Armida S. Alisjahbana.
Armida menekankan pentingnya pembangunan ekonomi pada masa pandemi.
"Pandemi COVID-19 telah memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan dan strategi, serta menyelaraskan sumber daya fiskal dan keuangan dengan upaya pembangunan yang akan memberikan hasil yang signifikan di masa depan," katanya.
Baca juga: Bahlil: Pandemi COVID-19 peluang genjot ekonomi
Pembahasan di UNESCAP itu juga diikuti secara virtual oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan upaya Indonesia dalam pemulihan pasca pandemi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
"Pemulihan inklusif akan tergantung pada bagaimana pemerintah merancang kebijakan sehingga tidak ada yang tertinggal," katanya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa prioritas pemulihan inklusif harus juga fokus pada upaya penyelamatan masyarakat dari perangkap masalah kesehatan pada saat pandemi, melalui strategi pemberian vaksin, pengujian, penelusuran dan pengobatan COVID-19 serta pembangunan sistem kesehatan yang andal dan efektif.
Selain itu, kata dia, juga diperlukan pemberian dukungan kepada masyarakat dan keluarga miskin dengan menciptakan jaringan pengaman sosial dan pemberian subsidi pemerintah, misalnya untuk penggunaan listrik dan internet.
Dukungan terhadap UKM juga dinilai penting untuk memberikan akses modal yang memerlukan kerja sama erat dengan lembaga keuangan dan didukung oleh akses terhadap teknologi digital.
Baca juga: Indonesia siap bantu pulihkan ekonomi lewat Pacific Exposition 2021
Menkeu juga menyampaikan bahwa upaya pemulihan berkelanjutan selama pandemi memerlukan strategi untuk merancang pemulihan ekonomi hijau, antara lain melalui komitmen untuk membangun pertumbuhan ekonomi hijau dan investasi pada energi baru terbarukan.
Hal itu, menurut Sri, perlu dilakukan dengan cara yang terjangkau dan adil.
"Peran lembaga multilateral seperti PBB, WHO, World Bank dan IMF dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama ini sangat penting. Sumber daya keuangan untuk menyediakan barang publik global dalam menjaga kesiapsiagaan pandemi membutuhkan kerja sama di tingkat global," ujarnya.
Dia juga menekankan perlunya kolaborasi dan koordinasi di tingkat kawasan dan global untuk mengatasi tantangan reformasi dan pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat pada masa pandemi.
Komite MPFD bertemu setiap dua tahun dan berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi kebijakan dan opsi pembangunan ekonomi regional, serta pendekatan terpadu untuk pembiayaan pembangunan.
Pada sesi ketiga kali ini, dibahas berbagai langkah fiskal, moneter dan keuangan yang akan mendukung kawasan dalam mendapatkan kembali momentum ekonomi dan memastikan bahwa pemulihan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Baca juga: BI: Digitalisasi keuangan faktor penting akselerasi pemulihan ekonomi
Baca juga: Airlangga: Penanganan pandemi COVID-19 syarat mutlak pemulihan ekonomi
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2021
