Yasonna Laoly: Ada 1.100 permohonan kepailitan-penundaan bayar utang

Yasonna Laoly: Ada 1.100 permohonan kepailitan-penundaan bayar utang

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. ANTARA/HO-Humas Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menyebutkan data dari lima Pengadilan Niaga di Indonesia menunjukkan sejak April 2020 hingga Juli 2021 terdapat 1.100 permohonan baru soal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

"Ini bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara di dunia juga terjadi. Bahkan negara-negara tersebut mengambil kebijakan untuk menunda pembayaran utang dan menunda kepailitan," kata dia, pada kegiatan sosialisasi perseroan perorangan dan seminar kemudahan berusaha yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pengamat nilai kesepakatan antara Garuda dan Lessor Aercap sudah tepat

Indonesia, lanjut dia, berkemungkinan besar juga akan mengambil langkah yang sama sebagaimana dilakukan oleh sejumlah negara soal penundaan pembayaran utang dan masalah kepailitan itu.

Anjloknya perekonomian tersebut merupakan imbas nyata dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020.

Baca juga: Nasabah berharap putusan pailit Kresna Life dapat dibatalkan

Kendati demikian, pemerintah tidak tinggal diam dan melakukan sejumlah upaya dan kebijakan guna mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

"Kebijakan tersebut antara lain memberikan relaksasi yang menghasilkan restrukturisasi kredit lebih dari Rp1.400 triliun," kata dia.

Pada satu sisi, kondisi itu mengharuskan pihak perbankan ekstra hati-hati dalam mengelola keuangan untuk membantu pengusaha-pengusaha merestrukturisasi utang-utang mereka.

Baca juga: Komisi VI: Restrukturisasi Jiwasraya langkah tepat dibandingkan pailit

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah sama sekali tidak menginginkan terjadinya kepailitan suatu perusahaan. Sebab, akan berimbas langsung pada tenaga kerja karena perusahaan tempat mereka bekerja ditutup.

Khusus masalah kepailitan, saat ini pemerintah sedang membahas kemungkinan moratorium kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tujuannya, untuk menahan munculnya permohonan baru.

Baca juga: HIPMI: Mafia pailit di industri properti ancam pemulihan ekonomi

Pada saat bersamaan pemerintah juga sedang dalam proses revisi UU Nomor 37/2024 tentang Kepailitan dan PKPU yang ditargetkan selesai akhir 2021.
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021