"Soal PCR yang dibisniskan, saya rasa kok tidak benar ya. Kalaupun benar, kebenarannya belum bisa dibuktikan jadinya itu hanya semacam asumsi belaka," kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Apalagi kata dia, terkait dengan tudingan keterlibatan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam bisnis PCR itu.
Baca juga: Relawan Jokowi minta keberhasilan atasi COVID-19 tidak dipolitisasi
Mahasiswa Fakultas Pascasarjana Hukum UIN Jakarta ini pun mengingatkan publik untuk kembali melihat ke belakang. Sebab sejak awal, isu-isu atau hoax tentang Covid-19 sudah banyak.
"Mulai dari vaksin yang tidak halal, tidak aman, belum lagi Korona yang katanya hanya penyakit biasa, corona yang hanya diada-adakan. Sekarang alat PCR yang dibisniskan," kata dia.
Baca juga: Diisukan terlibat bisnis PCR, Luhut pastikan tak ada maksud bisnis
Hal-hal semacam ini, lanjut dia, bila tidak dicerna dengan baik maka akan membuat masyarakat semakin salah paham dengan pemerintah. Padahal hal ini harus dilihat secara secara utuh bahwa Pemerintah sudah berupaya maksimal untuk menangani kasus Covid-19
"Kalau dibilang mengapresiasi, ya saya mengapresiasi kinerja pemerintah. Termasuk di dalamnya Erick Thohir," kata dia.
Baca juga: YLKI: Syarat PCR penumpang pesawat diskriminatif
Ia pun memberi catatan agar bantuan yang harus didistribusikan akibat corona ini lebih merata ke desa-desa ataupun ke seluruh Indonesia. Di saat yang sama, pengawasan pun harus ketat dan diperbaiki. "Tidak bisa pemerintah hanya memantau dari kejauhan. Harus turun ke lapangan," kata dia.
Pewarta: Fauzi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
