KLHK fokus tata ruang perkuat daya tampung air atasi banjir Kalimantan

KLHK fokus tata ruang perkuat daya tampung air atasi banjir Kalimantan

Tangkapan layar Plt. Dirjen PDASHL Helmi Basalamah saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (29/11/2021). ANTARA/Prisca Triferna

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Helmi Basalamah mengatakan perlu penanganan jangka pendek dan fokus terhadap konservasi tanah dan air untuk mengatasi persoalan banjir di Kalimantan.

"Perlu adanya tata ruang dan langkah-langkah penanganan jangka pendek. Di perkebunan misalnya, tidak hanya tanam tanaman tapi juga menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air sehingga retensi airnya tidak terjadi begitu cepat masuk inlet DAS atau daerah tangkapan air," kata Plt. Dirjen PDASHL KLHK Helmi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, dipantau dari Jakarta pada Senin.

"Memang betul menurun daya tampungnya sehingga tadinya aman-aman sekarang makin cepat meluber," tambahnya.

Helmi menegaskan  banjir yang terjadi di Kalimantan tidak terjadi karena satu faktor saja. Faktor pemicu terjadinya banjir adalah curah hujan yang ekstrem di beberapa daerah, kondisi panjang sungai dan fitur alami wilayah dan pengaruh dari pengelolaan serta pemanfaatan lahan di daerah tangkapan air (DTA).

Dia mengambil contoh seperti yang terjadi di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat di mana wilayahnya banyak yang berada dalam kondisi kritis.

Luas kawasan hutan di DTA Kapuas Hulu adalah sekitar 3,9 juta hektare pada 2000, dengan terjadi penurunan menjadi 3,6 juta hektare pada 2020. Sedangkan untuk yang berada di luar kawasan hutan adalah sekitar 3 juta hektare.

Pada 2014 sampai saat ini terdapat sekitar 140.000 hektare lahan yang diberikan izin. Sementara beberapa tahun sebelum 2014 telah diberikan izin untuk lahan seluas sekitar 1,9 juta hektare.

"Berdasarkan hal-hal tersebut muncul kebijakan evaluasi seluruh izin tersebut mana yang melanggar mana yang tidak, mana yang tidak memenuhi syarat. Karena memang ada persyaratan minimal harus dicapai dalam suatu usaha termasuk yang paling menentukan tata ruang," tegasnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan salurkan bantuan korban banjir Kalimantan Barat
Baca juga: Pertamina berikan bantuan bahan bakar khusus satgas banjir Kalimantan
Baca juga: KLHK turunkan tim cari langkah efektif atasi banjir Kalimantan Barat
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2021