Bappenas: Kebijakakan tahan iklim hadapi tantangan dukungan multipihak

Bappenas: Kebijakakan tahan iklim hadapi tantangan dukungan multipihak

Tangkapan layar - Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Rudiyanto dalam diskusi yang digelar BNPB, Jakarta, Kamis (2/12/2021). ANTARA/Prisca Triferna.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Arifin Rudiyanto menjelaskan terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan tahan bencana dan iklim, termasuk belum optimalnya dukungan lintas sektor dan multipihak.

"Implementasi kebijakan ketahanan bencana dan iklim paling tidak memiliki empat tantangan utama. Yang pertama adalah belum optimalnya dukungan lintas sektor dan multipihak di tingkat sub-nasional, nasional dan internasional," jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin dalam diskusi bertema membangun ketangguhan komunitas pesisir yang digelar BNPB, Jakarta, Kamis.

Menurut Arifin, hal itu berlaku baik dari unsur pemerintah maupun yang berada di luar pemerintah.

Selain itu, tantangan lain adalah belum adanya konvergensi antara pembangunan berketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana dan masih minimnya kapasitas pemangku kepentingan dalam penanganan kejadian hidrometeorologi akibat perubahan iklim.

Tantangan yang terakhir adalah isu pendanaan di mana belum optimalnya dukungan kerangka pendanaan alternatif dan inovatif baik dari dalam maupun luar negeri.

Pembangunan berketahan iklim sendiri adalah operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan perwujudan dari tiga kesepakatan yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Kerangka Kerja Sendai.

"Pembangunan berketahanan iklim merupakan gabungan antara upaya adaptasi dan peningkatan ketahanan untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi dan ekologi," katanya.

Dia menyebutkan bahwa 34 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, atau 176 kabupaten/kota, menjadi priortias untuk mengurangi risiko perubahan iklim lewat pembangunan berketahanan iklim.

Daerah-daerah itu mengalami ancaman tidak hanya karena naiknya permukaan air laut karena menghangatnya suhu permukaan planet. Terdapat beberapa lokasi yang berpotensi mengalami penurunan tanah, baik karena pergerakan alami maupun akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021