KPPPA dorong pembentukan Forum Anak tingkat desa dan kelurahan

KPPPA dorong pembentukan Forum Anak tingkat desa dan kelurahan

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agustina Erni (kanan). ANTARA/Anita Permata Dewi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mendorong partisipasi anak dalam pembangunan melalui pembentukan Forum Anak di tingkat desa dan kelurahan.

"Kami dorong ya terutama pada tingkat desa dan kelurahan karena baru mencakup tiga persen dari seluruh kelurahan dan desa yang ada di Indonesia," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agustina Erni dalam webinar "Keterlibatan Pengurus Forum Anak dalam Proses Perencanaan Kebijakan di Indonesia" yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Menurut Erni, jumlah Forum Anak yang telah dibentuk di tingkat nasional sudah ada di 34 provinsi, 458 kabupaten/ kota, sekitar 1.625 kecamatan dan di 2.694 desa dan kelurahan.

Baca juga: Menteri PPPA apresiasi inisiasi Forum Anak gelar DAFA Award 2021

"Kalau (Forum Anak) di tingkat provinsi sudah, kabupaten juga terus ditingkatkan. Tapi sekarang bagaimana kita mendorong (Forum Anak) di tingkat yang paling bawah," katanya.

Pihaknya beralasan karena desa dan kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil yang dinilai paling dekat dengan anak-anak.

"Desa dan kelurahan tempat anak itu tinggal, keluarga itu tinggal dan sudah pasti mereka-lah yang langsung merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari misalnya setelah mereka sekolah, mereka bermain bersama teman-temannya. Di sana-lah tempat mereka berkumpul," tutur Erni.

Pihaknya berharap di desa dan kelurahan terdapat wadah anak untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi anak.

Erni menambahkan upaya untuk mendorong pembentukan wadah-wadah partisipasi anak dalam pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan serta memastikan partisipasi anak dalam pembangunan di setiap level pemerintahan telah dilakukan melalui kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA).

KLA mensyaratkan pelibatan anak dalam proses pembangunan kabupaten/ kota yang menyangkut hak sipil anak, hak atas informasi yang layak, hak atas pengasuhan yang layak, hak atas lingkungan yang ramah untuk anak, hak atas pendidikan yang ramah untuk anak dan juga hak atas pelayanan kesehatan yang ramah untuk anak.

Baca juga: Kemen-PPPA dorong terpenuhinya hak partisipasi anak dalam pembangunan
Baca juga: Menteri PPPA dorong pembentukan Forum Anak hingga ke tingkat desa
Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021