"Kami meminta maaf atas masalah yang terjadi pada konsumen, mitra, dan rakyat China yang kami hormati," demikian pernyataan Intel berbahasa Mandarin yang tersiar di sejumlah media China, Jumat.
Permintaan maaf tersebut terjadi setelah surat yang dikirimkan Intel kepada mitranya agar tidak membeli barang dan jasa yang berasal dari hasil kerja paksa di Xinjang, wilayah baratlaut China yang dihuni etnis minoritas Muslim Uighur.
Penyanyi pop China Wang Junkai pada Rabu (23/12) telah menangguhkan semua bentuk kerja sama dengan Intel menyusul keluarnya surat tersebut.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China (MFA) juga mengeluarkan pernyataan atas disahkannya Undang-Undang Anti-Kerja Paksa Etnis Minoritas Muslim Uighur Xinjiang oleh parlemen AS.
Undang-undang ini jelas melecehkan situasi HAM di Xinjiang karena telah mengabaikan fakta dan kebenaran yang ada, demikian pernyataan tertulis MFA.
MFA menganggap langkah AS itu telah melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional serta turut campur urusan dalam negeri China.
China menyayangkan dan dengan tegas menolak hal tersebut, demikian MFA.
Kami memperingatkan AS segera memperbaiki kesalahan dan berhenti menggunakan isu-isu terkait Xinjiang untuk menyebarkan kebohongan. China akan mengambil sikap lebih lanjut sehubungan dengan perkembangan situasi tersebut, demikian juru bicara MFA Zhao Lijian.
Sebelumnya AS telah memasukkan beberapa perusahaan Xinjiang masuk dalam daftar boikot produk.
Sikap tersebut dibalas China dengan memberikan sanksi berupa larangan memasuki wilayah China, Hong Kong, dan Makau bagi empat orang dari Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS.
Baca juga: Gubernur Xinjiang-China: UU AS langgar hukum internasional
Baca juga: Gedung Putih peringatkan risiko berbisnis di Hong Kong
Baca juga: Isu Hong Kong, Xinjiang picu ketegangan China-AS terkini
Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021
