Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan angka prevalensi anak yang lahir kerdil (stunting) di Kalimantan Barat (Kalbar) masih melebihi angka capaian nasional sehingga harus diturunkan.
 

“Dalam rangka mendampingi keluarga dan mengawal keluarga agar tidak ada new stunting, mungkin kita bisa melakukan bersama-sama denga Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Selasa.
 

Hasto menuturkan, berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi Balita Stunted (tinggi badan menurut umur) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2021, telah mencapai sebesar 29,8 persen.
 

Angka prevalensi itu masih lebih tinggi dari angka berdasarkan nasional yang telah mengalami penurunan sebelumnya menjadi 24,4 persen.

Baca juga: BKKBN gencarkan Dashat di Kalbar guna beri edukasi gizi seimbang

Baca juga: DPR-RI: Keterlibatan generasi muda penting tangani stunting di Kalbar


Menurut Hasto, supaya angka stunting di provinsi itu dapat berkurang, pemerintah tidak bisa membatasi kelahiran di dalam sebuah keluarga. Tetapi dapat disiasati dengan mengatur jarak kelahiran yakni masing-masing tiga tahun antar kelahiran bayi agar stunting tidak terjadi.
 

Dalam melakukan pencegahan itu, BKKBN telah membuat pemeriksaan kesehatan sederhana bagi calon pengantin di mana setiap pasangan yang mau menikah diwajibkan untuk memeriksakan lingkar lengan atas, tinggi badan, berat badan dan memeriksa hemoglobin (Hb) dalam darah.
 

Sedangkan dalam rangka memberikan pembinaan dan edukasi pada keluarga, dia mengatakan saat ini sudah membentuk tim pendamping keluarga yang berjumlah 200 ribu tim atau 600 ribu personel yang akan bekerja secara mikro yakni by name by address dan menyeluruh di seluruh wilayah.
 

Nantinya, berbagai data yang dikumpulkan akan terus bertambah dan diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu. Melalui bantuan tim tersebut, untuk dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi yang pada akhir Desember 2021 lalu telah dikembangkan.
 

“Saat ini BKKBN juga telah mengembangkan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang dirancang khusus menyasar calon pengantin, ibu hamil dan yang sudah melahirkan sebagai alat pemantau kesehatan dan edukasi seputar kesiapan nikah dan program hamil”, ujar dia.
 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan bersedia bekerja sama dan mempelajari lebih banyak lagi strategi yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi di provinsinya tersebut.

“Di Kalimantan itu, masalah stunting cukup tinggi dibandingkan dengan nasional, dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta. Tujuan kami ingin melakukan kerjasama dan belajar dari BKKBN cara mengatasi masalah stunting di Kalimantan Barat”, ucap Ria.

Baca juga: Saatnya memutus rantai kekerdilan

Baca juga: "Gerimis" dan "Maklurah", upaya Kalbar cegah stunting

 

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022