Kita akan sinergikan tahapan ini dengan RPJM Nasional maupun Daerah, sehingga kita melihat rentang waktu hingga 2041 berarti ada sekitar empat tahapan RPJM nasional yang akan kita lakukan intervensiJakarta (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Velix Wanggai menyampaikan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua akan senantiasa disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kita akan sinergikan tahapan ini dengan RPJM Nasional maupun Daerah, sehingga kita melihat rentang waktu hingga 2041 berarti ada sekitar empat tahapan RPJM nasional yang akan kita lakukan intervensi,” kata Velix dalam konferensi pers yang disaksikan secara daring di Jakarta, Rabu.
Velix menjelaskan RIPP Papua memiliki 5 aspek besar. Substansi pertama adalah dari sisi aspek pembangunan SDM yang berkarakter dalam kontekstual Papua. Kedua, pengembangan ekonomi wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya mencakup pengembangan komoditas unggulan dalam setiap wilayah kabupaten di Papua.
“Pendekatan dari hulu sampai Hilir untuk mengembangkan ekonomi wilayah atau pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Substansi ketiga adalah percepatan pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Bappenas: RIPP Papua 2022-2041 didasarkan pada SDGs
“Dalam banyak hal biasa disampaikan, infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi komoditas-komoditas dan ada juga infrastruktur yang mendukung pelayanan-pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah,” jelasnya
Substansi keempat adalah pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Terutama Papua yang menjadi jantung hutan Indonesia dan Papua juga memiliki Visi Papua 2100 dalam konteks lingkungan serta ditambah tren global yang mendorong green economy dan blue economy.
Sedangkan aspek ke lima adalah pemantapan, penataan, dan pengembangan tata kelola pemerintahan termasuk kehidupan sosial yang harmonis, kehidupan demokrasi yang inklusif dan juga dari sisi penghormatan HAM.
Lebih lanjut Velix menyampaikan pemerintah juga telah menetapkan rencana aksi berupa quick wins dan indikator yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Ia mencontohkan target kemiskinan Papua Barat yang berada pada 21 ditargetkan menjadi 18 pada 2024 atau 2046. Kemudian angka kemiskinan yang pada 2041 ditargetkan menjadi 8.
“Ada beberapa indikator yang kita gunakan dan indikator itu terukur kemudian nanti akan diurai. Kemudian kita juga harus melakukan sinergi dengan berbagai kementerian,” kata dia.
Baca juga: Pemerintah susun RIPP Papua 2022-2041, proyeksikan Papua ke depan
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
