Misalnya UMKM kalau tidak memahami dasar-dasar literasi digital bagaimana bisa berjalan dengan baik marketplace-nya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah daerah ikut serta meningkatkan literasi digital masyarakat di daerahnya agar kecakapan digital merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Kita harus punya sumberdaya manusia juga yang baik. Saya minta perhatian Pak Gubernur (Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Bal Masdar) dan semua gubernur di Indonesia. Ada Program Literasi Digital kita lakukan untuk 12,5 juta masyarakat pada tahun 2021," kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, dalam siaran pers, Selasa, usai bertemu Gubernur Sulawesi Barat di Jakarta sehari sebelumnya.

Pemerintah pusat menargetkan 50 juta masyarakat ikut serta dalam program literasi digital sampai 2024 mendatang. Partisipasi Sulawesi Barat untuk program ini masih sedikit.

Baca juga: Kominfo: Tren NFT perlu dibarengi penguatan literasi digital

Kominfo mencatat baru ada 58.000 orang dari Sulawesi Barat yang mengikuti pelatihan literasi digital, sementara total peserta dari seluruh Indonesia berjumlah 12,5 juta orang.

Program Literasi Digital ini bisa diikuti seluruh masyarakat, seperti ibu rumah tangga, pedagang hingga anak muda.

"Misalnya UMKM kalau tidak memahami dasar-dasar literasi digital bagaimana bisa berjalan dengan baik marketplace-nya," kata Johnny.

Selain literasi digital, Johnny juga meminta pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat mereka mengikuti program Digital Talent Scholarship untuk kecakapan digital tingkat menengah dan Digital Leader Academy untuk kecakapan digital tingkat atas.

Pemerintah daerah diminta mendorong pelajar dan sarjana di daerah tersebut mengikuti program Digital Talent Scholarship. Sementara itu, program Digital Leadership Academy ditujukan untuk pemimpin daerah dan pimpinan di perusahaan swasta.

Baca juga: Kominfo gandeng swasta perkuat literasi digital

"Saya harapkan Kepala Dinas Kominfo mengerti tentang digital. Kalau tidak, bagaimana bisa mengurus terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), bagaimana mau menerapkan kota cerdas, apalagi terkait UMKM, digital e-commerce sampai memberantas fintech atau pinjol ilegal," kata Johnny.

Dia berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada permintaan infrastruktur telekomunikasi, tapi, juga menyiapkan dengan serius kebutuhan sumber daya manusia.

"Kita harapkan setelah pembangunan infrastruktur juga dilakukan hilirisasi untuk pelatihan-pelatihan kecakapan digital dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas untuk terus dikembangkan," kata Johnny.

Baca juga: Masyarakat butuh literasi digital untuk optimalkan manfaat internet

Baca juga: Literasi digital prioritas utama sukseskan Presidensi G20 Indonesia

Baca juga: Kominfo: Indeks literasi budaya digital Indonesia meningkat

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2022