"Mereka yang bilang masih harus bayar, mungkin belum dengar tentang dana bantuan dari Kementerian Perindustrian dan belum berkomunikasi"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian menyediakan dana bantuan sebesar Rp2 miliar untuk membantu pengurusan sertifikat produk pengguna tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi 200 industri kecil dan menengah (IKM) mainan anak-anak.
"Dana yang disiapkan untuk membiayai pengurusan SNI industri mainan anak ini Rp2 miliar. Target kami yang punya SNI itu sekitar 200 IKM," kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah di Jakarta, Selasa.
Menurut Euis, sejauh ini sudah ada 80 IKM mainan yang sudah terjaring untuk mendapatkan SNI, dimana 30 diantaranya akan dibiayai oleh PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian. Sementara 50 IKM mainan lainnya akan dibiayai oleh Kemenperin.
Dirjen IKM tersebut mengaku optimistis bahwa target Kemenperin agar 200 IKM mainan anak segera mempunyai SNI dapat tercapai.
"Saya optimistis angka 200 itu akan tercapai karena hanya dalam waktu dua bulan saja sudah terjaring 80. Maka tidak mustahil ke depan akan terus bertambah jumlah IKM yang ber-SNI," ujarnya.
"Untuk itu, dana (bantuan) untuk mengurus SNI pun kemungkinan akan bertambah. Bantuan SNI wajib ini bila masih diperlukan, maka setiap tahun akan dianggarkan," lanjutnya.
Terkait adanya keluhan dari Asosiasi Pengusaha Mainan Tradisional yang mengaku masih harus membayar sejumlah biaya untuk pengurusan SNI, ia menganjurkan agar para pelaku industri mainan itu datang untuk melaporkan diri ke Direktorat Jenderal IKM Kemenperin.
"Mereka yang bilang masih harus bayar, mungkin belum dengar tentang dana bantuan dari Kementerian Perindustrian dan belum berkomunikasi. Maka kalau mereka ingin, ya datang saja," kata Euis.
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2014
