Dari kantor transisi minta maaf kalau ada pihak-pihak yang entah bagaimana menggunakan nama transisi...Jakarta (ANTARA News) - Tim Transisi batal bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, pada Jumat sore ini, dan ditunda hingga Senin (8/9) pekan depan.
Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi, Andi Widjajanto, mengatakan batalnya pertemuan tersebut disebabkan karena ada kendala teknis baik dari pihak Chairul Tanjung maupun Kepala Staf Tim Transisi Rini M Soemarno.
"Saya dapat konfirmasi dari Bu Rini pertemuan Tim Transisi dengan Chairul Tanjung ditunda sampai Senin pekan depan," kata Andi di Rumah Transisi, Jakarta, Jumat.
"Ternyata Pak Chairul Tanjung dan Ibu Rini sama-sama ada kendala teknis untuk bertemu sehingga diminta minggu depan," tambahnya.
Andi membantah batalnya pertemuan tersebut setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Tim Transisi saat rapat kabinet paripuna di Istana Presiden, Jumat. Presiden SBY meminta agar Tim Transisi berkoordinasi lebih dahulu sebelum melakukan interaksi dengan tiap kementerian.
"Tidak, tidak ada prosedur ulang terkait pertemuan ini. Prosesnya berjalan normal. Suratnya sudah kami berikan sekitar Senin ini. Kalau sama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menkopolhukam Djoko Suyanto tadi pagi sudah ada pembicaraan di telepon, sedang dicari waktu yang tepat," jelas Andi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam pada 1 September 2014 juga mengeluarkan surat edaran terkait koodinasi dengan Tim Transisi. Dipo menyatakan permohonan koordinasi dan komunikasi dari Tim Transisi kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga anggota Kabinet Indonesia Bersatu II agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri Sekretaris Negara.
Menurut Dipo ada anggota tim transisi yang bergerak tanpa koordinasi dengan menteri koordinator dan Menteri-Sekretaris Negara.
Andi menegaskan surat edaran dari Dipo tidak menghambat koordinasi yang akan dilakukan Tim Transisi dengan menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada kesempatan tersebut, ia meminta maaf apabila ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan nama Tim Transisi Jokowi-JK.
"Dari kantor transisi minta maaf kalau ada pihak-pihak yang entah bagaimana menggunakan nama transisi, dan nama Jokowi-JK untuk langsung interaksi dengan mereka," kata Andi.
"Tapi kalau dari kantor transisi prosedurnya jelas, bawa surat mandat dan permintaan resmi dengan kop surat kantor transisi yang ada tanda tangan kepala staf deputi dan cap kantor transisi. Di luar itu, maka permintaannya di luar tanggung jawab kantor transisi," jelas Andi.
Pewarta: Monalisa
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014
