Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diharapkan mampu memberikan jaminan ketersediaan dokter di Puskesmas dan bidan desa, sehingga terwujud kualitas dan pemerataan kesehatan masyarakat.

Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertingal, dr Hanibal Hamidi mengatakan hal itu pada Seminar "Catatan Kritis Jokowi-Jk langkah strategis Revolusi Mental" di Jakarta, Rabu.

Dia menyatakan, persoalan kesehatan di Indonesia bukan hanya memastikan pelayan pengobatan pada saat rakyat sakit, tetapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan angka harapan hidup dan tetap sehat.

"Pembangunan kesehatan adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif," ujarnya.

Menurut dr Hanibal yang juga Ketua Pokja Perdesaan Sehat itu bahwa Kartu Indonesia Sehat adalah keinginan Presiden terpilih Jokowi menjamin rakyat Indonesia tidak hanya diobati pada waktu sakit, tetapi juga panjang umur dan tetap sehat minimal sama dengan penduduk negara ASEAN lainnya.

Sedangkan proporsi tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk atau kebutuhan fasilitas kesehatan diatas kertas mendekati kondisi ideal, fakta dilapangan bahwa distribusi tenaga kesehatan belum merata.

Dia menambahkan, saat ini di kota-kota besar jumlah dokter bidan dan perawatnya berlebih, sedangkan di perdesaan, daerah terpencil, tertinggal tidak ada tenaga kesehatan.

"Tidak ada dan tidak berfungsinya dokter puskesmas dan bidan desa sesuai Ketetapan Kemenkes jangan diharapkan terjadi peningkatan kualitas kesehatan," katanya.

Untuk itu dr Hanibal menyarakan, harus ada kebijakan yang cukup kuat dan konsisten dari Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan untuk memastikan ketersedian dan berfungsinya dokter puskesmas dan bidan desa.(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014