KPK sendiri yang sebut dulu, baru kita buka"
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo diminta untuk konsisten dalam memberantas korupsi, dan itu ditunjukkannya dengan tidak memilih 8 nama yang sudah diberi tanda merah dan kuning oleh KPK untuk memilih menteri-menteri dalam kabinetnya.

"Pak Jokowi sudah menyebutkan sendiri 8 yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK. Meskipun kita tidak tahu, tapi Presiden Jokowi tidak memilih 8 nama tersebut," kata anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

"Sekarang tinggal dia (Jokowi), mau dengar atau tidak pertimbangan KPK itu. Kita harapkan jokowi konsiten dengan langkah-langkahnya dan memperhatikan masukan KPK," imbuh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Martin mengatakan, kalau presiden Jokowi sebagai kepala negara memberikan contoh yang benar soal komitmen pemberantasan korupsi, maka contoh itu akan diikuti oleh bawahannya seperti gubernur, bupati, walikota, direksi-direksi BUMN dan lain sebagainya.

"Pendeknya, kan kalau Presiden sudah membuat langkah maju dimana dalam memilih anggota-anggota kabinetnya meminta pertimbangan KPK, itu sudah pantas dihargai. Kedepan, para gubernur, bupati walikota, dirjen, direksi BUMN, anggota DPR minta pertimbangan KPK upaya semangat pemberantasan. Kedepan kita perlukan keberanian Jokowi sehingga bisa ditiru ditingkat bawah," kata Martin.

KPK telah memberikan tanda merah dan kuning kepada calon menteri yang akan ditunjuk oleh Jokowi-JK. Jokowi sendiri di istana mengaku bahwa ada 8 nama yang diberi tanda merah dan kuning. Namun Jokowi tidak menyebutkan 8 nama tersebut.

"KPK sendiri yang sebut dulu, baru kita buka," kata Jokowi.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014