Siapa pun dan apa pun jabatannya, yang mengkhianati petani harus ditindak tegas"
Malang (ANTARA News) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum menindak tegas para pengkhianat petani dengan menangkap dan menjebloskan mereka ke penjara, apa pun jabatannya.

"Siapa pun dan apa pun jabatannya, yang mengkhianati petani harus ditindak tegas, sebab indikasi adanya mafia komoditas pangan dan pupuk ini cukup besar, bahkan indikasi itu benar adanya. Kalau memang benar adanya, maka harus ditindak tegas," tegas Andi Amran usai panen raya padi di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Kamis.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak polisi dan bekerja sama dengan para penegak hukum lain dalam menjaga stabilitas beras dan pupuk.

Melambungnya harga beras dan distribusi pupuk yang tidak menentu, katanya, mengindikasikan ada mafia yang mempermainkan harga keduanya. Untuk pupuk, secara perlahan sudah mulai stabil, baik distribusi maupun harganya.

"Ada 20 orang yang sudah tertangkap terkait masalah pupuk ini dan di Jatim ada 6 orang yang diamankan terkait dengan pupuk ini," ujar dia.

Menyinggung harga beras yang terus melambung, dia mengatakan hal itu karena ada salah distribusi dan solusi jangka pendek dengan operasi pasar (OP).

"Arahan Presiden dalam rapat koordinasi, tiga hari terakhir kita sudah lakukan operasi pasar dengan mengeluarkan beras 300 ribu ton," ujarnya.

Setelah melakukan operasi pasar bersama instansi terkait lainnya, Kementerian Pertanian langsung ke lapangan mulai dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dan ternyata, tambahnya, harga gabah di tingkat petani hanya Rp4.500/kg tidak sebanding dengan harga beras yang sangat tinggi.

Menurut dia, kalau harga gabah hanya Rp4.500/kg, seharusnya harga beras sekitar Rp6.500 hingga Rp7.000/kg. Kenaikan harga beras di tingkat petani dan pedesaan sekitar 0,3 persen, sementara kenaikan harga beras di perkotaan mencapai 30 persen.

"Oleh karena itu, kalau harga beras terus melambung dan beberapa kali lipat dari harga gabah, berarti yang salah adalah pendistribusian berasnya, bukan karena hal lainnya," tandas Andi Amran.



Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015