"Memang sampai hari ini belum ada pembicaraan dengan DPR. Tetapi, pemerintah melalui Panglima TNI perlu memberikan kajian dan penjabaran tentang rencana itu sebelum dilaksanakan," kata Syafrudin di Mataram, Kamis.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan jika benar pemerintah ingin membentuk komando operasi khusus, maka sebaiknya didiskusikan terlebih dulu bersama DPR, sehingga DPR mendapat kejelasan dan masukan tentang penjabaran rencana pembentukan komando operasi khusus tersebut.
"Nanti kita undang Panglima TNI untuk berbicara dan menjabarkan tentang rencananya tersebut, supaya DPR bisa melihat apa manfaat jika pemerintah membentuk itu," jelasnya.
Meski begitu, anggota DPR RI dari dapil NTB ini, secara pribadi mendukung wacana Mabes TNI ingin membentuk komando operasi khusus gabungan pasukan elite dari tiga matra, darat, laut dan udara.
"Kalau bicara sendiri iya (mendukung), tetapi ini harus diputuskan secara kolektif. Yang jelas nanti kita akan undang Panglima TNI untuk memaparkannya. Kalau Panglima TNI melihat ini untuk sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara, kami mendukung," tegasnya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
