"Pemerintah pusat harus menyadari bahwa negara ini sangat luas. Menurut saya di Indonesia mestinya ada 50 provinsi untuk Indonesia yang lebih otonom di masa mendatang," kata Fahri Hamzah usai mengunjungi Pulau Sumbawa, NTB, Sabtu.
Politisi PKS ini pun tidak menampik bahwa keputusan pembentukan provinsi baru merupakan keputusan politik.
"Semua ini memang keputusan politik, artinya keputusan politik untuk memperluas pembangunan infrastruktur dan kemandirian," tuturnya.
Fahri menyebutkan bahwa keinginan Pulau Madura untuk berdiri sebagai provinsi merupakan aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan yang lebih cepat daripada terus bergantung dengan pemerintah pusat.
"Pulau Madura ingin mandiri padahal sudah dibuatkan jembatan yang mahal. Itu karena mereka ingin lebih cepat membangun," katanya.
"Pemerintah juga akan kesusahan jika daerah terus menerus menggelayuti pemerintah pusat tanpa adanya kemandirian yang dibangun untuk daerah otonomi baru," lanjutnya.
Lebih lanjut Fahri pun meminta masyarakat luas untuk tidak berspekulsi bahwa pembentukan provinsi baru hanya berkaitan dengan uang.
"Pembentukan provinsi baru merupakan aspirasi masyarakat yang harus didengarkan dan tidak boleh dianggap berurusan dengan macam-macam, misalnya terkait dengan uang," paparnya.
"Memang ada soal uang, tapi yang lebih penting adalah beranikah pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya dari pusat untuk pemerintah daerah supaya bisa mandiri," ujar Fahri.
Sebelumnya, Fahri pun mengatakan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah menjadi prioritas dewan menyusul aspirasi masyarakat serta potensi daerah yang beragam.
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
