"Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi nasional di Jakarta, warga eks-Gafatar yang datang ke Seruyan tidak jadi dipulangkan," kata Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Seruyan Tunjarsyah di Kuala Pembuang, Minggu.
Dari hasil rapat kerja bersama dengan Penjabat Gubernur Kalteng, maka pemerintah pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap para eks Gafatar tersebut. Pembinaan itu akan dilakukan dengan melibatkan instansi lintas sektoral.
Beberapa instansi yang dilibatkan dalam program di antara Kementerian Agama yang bertugas membimbing mereka untuk kembali ke jalan yang benar, lalu Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) bertugas untuk memfasilitasi mereka untuk mengembangkan pertanian.
"Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) khusus untuk mengurus masalah administrasi kependudukan eks Gafatar juga ikut dalam pembinaan ini," katanya.
Dia mengemukakan Pemkab juga sedang mempertimbangkan penempatan eks Gafatar ke lokasi yang tepat untuk mempermudah pengawasan.
"Lokasinya belum diputuskan, belum tentu mereka ditempatkan di lokasi yang ada sekarang," katanya.
Selain kewajiban pembinaan yang harus dilakukan pemerintah, eks Gafatar juga terikat oleh aturan yang harus ditaati, yakni tidak boleh melakukan penambahan orang kecuali karena kelahiran.
"Pembinaan ini juga sifatnya tidak memaksa, kalau mau dibina silakan, kalau tidak bersedia dan mereka mau keluar juga silakan, tapi risiko tanggung sendiri," katanya.
Eks-anggota Gafatar dari Kalbar datang ke "Bumi Gawi Hatantiring" sejak 12 Januari 2016. Rombongan diketuai Endi yang membawa 10 kepala keluarga (KK), yang terdiri dari 26 laki-laki dan 22 perempuan.
Dari jumlah eks-anggota Gafatar tersebut terdapat 22 anak-anak yang ikutserta bersama orang tuanya.
Pewarta: Fahrian Adriannoor
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
