Kedua Menlu akan memimpin bersama (co-chair) pertemuan tersebut.
"Ini merupakan pertemuan kami kembali setelah dua bulan lalu saya bertemu Menlu Julie Bishop di Sydney. Selain membahas tentang isu bilateral, kami membahas persiapan untuk pertemuan Bali Process di mana kami akan menjadi co-chair pada Rabu (23/3)," kata Menlu Retno setelah melakukan pertemuan bilateral di Jakarta, Senin.
Pertemuan Tingkat Menteri "Bali Process" merupakan forum yang sangat penting di kawasan dalam upaya mencari solusi bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan isu-isu kejahatan lintas negara.
Pemerintah Indonesia akan mendorong mekanisme untuk merespons situasi darurat melalui deklarasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri "Bali Process" ke-6 tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Kejahatan Lintas Negara di Nusa Dua, Bali, 22-23 Maret 2016.
Indonesia ingin mendorong mekanisme untuk merespons situasi darurat dalam pertemuan Bali Process karena dilatarbelakangi kehadiran 1.800 pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh yang menyeberang melalui Laut Andaman dan Laut Bengal pada Mei 2015.
Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir sebelumnya menyampaikan bahwa Pertemuan Tingkat Menteri Bali Process itu rencananya akan menghasilkan dua dokumen, yaitu co-chair statement dan Deklarasi Menteri Bali Process.
"Co-chair statement akan lebih merefleksikkan apa yang telah dibahas dan apa yang telah disepakati dalam pertemuan. Sementara deklarasi itu lebih kepada action oriented, langkah-langkah yang terkoordinasi, negara apa melakukan apa," kata dia.
Arrmanatha menyebutkan, 44 negara telah mengonfirmasi untuk hadir, baik negara anggota maupun negara peninjau. Selain itu akan hadir enam organisasi internasional.
"Sejauh ini yang sudah konfirmasi akan hadir per hari ini ada 13 menteri dan delapan wakil menteri, dan lainnya senior official (pejabat tinggi)," ujarnya.
Selain membahas tentang Persiapan Bali Process, Menlu RI dan Menlu Australia juga membahas beberapa isu bilateral, antara lain penguatan kerja sama kedua negara di bidang perdagangan, investasi, hubungan antarmasyarakat, pendidikan, dan pemberantasan terorisme.
Sebagai tuan rumah, Indonesia telah mengundang 47 negara anggota, 18 negara peserta lainnya dan tiga organisasi internasional, yakni Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan Kantor PBB untuk Urusan Obat-obatan dan Kejahatan Lintas Negara (UNODC).
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
