Sukabumi (ANTARA News) - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI menginginkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri jumlahnya berkurang.

"Sebentar lagi moratorium pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah akan selesai, diharapkan minat warga menjadi buruh migran berkurang," kata Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK RI Sujatmiko di Sukabumi, Jabar, Rabu.

Menurutnya, beberapa kota/kabupaten di Indonesia khususnya di Jabar yang salah satunya Kabupaten Sukabumi merupakan daerah penghasil TKI terbesar. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor nonformal.

Bahkan, tidak sedikit dari TKI yang diberangkatkan melalui jalur ilegal ini dibuktikan masih banyaknya buruh migran yang tertangkap petugas pengawas keimigrasian di negara penerima tenaga kerja asing.

Selain itu, banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi kepada TKI membuat prihatin pihaknya dan hampir setiap tahun selalu saja ada kasus tersebut. Sehingga pemerintah pusat terus berupaya melakukan antisipasi dan pemberian bantuan hukum.

Namun demikian pihaknya berharap warga Indonesia khususnya dari Kabupaten Sukabumi tidak lagi berminat sebagai buruh nonformal karena risikonya cukup banyak dan upahnya pun tidak jauh berbeda dengan di tanah air.

"Memang salah satu alasan warga memilih menjadi buruh migran disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di daerahnya masing-masing. Tetapi baik pemerintah pusat hingga daerah terus berupaya membuka lapangan pekerjaan baru," tambahnya.

Sujatmiko mengatakan banyak program di kementeriannya untuk menekan jumlah warga menjadi TKI seperti memberikan pelatihan di berbagai bidang keterampilan agar masyarakat bisa mandiri.

Lanjut dia, tentunya penyediaan lapangan kerja baru melalui sektor-sektor yang bisa diberdayakan seperti pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri rumah tangga dan lain-lain yang ternyata bisa menyerap tenaga kerja.

Sementara, Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono mengatakan angka pengiriman TKI ke luar negeri dari Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi hingga ribuan orang setiap tahunnya.

Ini disebabkan keterbatasan lapangan kerja dan usaha serta mendatangkan investor yang masuk tidak bisa menyerap tenaga secara optimal. "Kita berusaha warga tidak mudah tergiur untuk bekerja di luar negeri dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sukabumi," katanya.

(T.KR-ADR/Y008)

Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017