Kebijakan tersebut diambil sehari setelah Presiden Donald Trump menetapkan Korea Utara sebagai negara pendukung terorisme dan memperingatkan serangkaian sanksi baru atas program nuklir terlarangnya.
"Ketetapan ini meliputi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan dengan Korea Utara yang secara kumulatif nilainya ratusan juta dolar," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin pada Selasa.
"Kami juga menjatuhkan sanksi kepada perusahaan ekspedisi dan transportasi, dan kapal-kapal mereka, yang memfasilitasi perdagangan Korea Utara dan manuvernya yang licik," katanya sebagaimana dikutip AFP.
Pada Senin, Trump mengatakan pengumuman tersebut akan menjadi yang pertama dalam serangkaian sanksi dalam periode dua pekan yang akan meningkatkan tekanan terhadap rezim Kim Jong-un.
Seperti yang telah diperkirakan, langkah-langkah Kementerian Keuangan Amerika Serikat menggunakan pedoman Amerika Serikat yang sudah ada terhadap perdagangan Korea Utara, namun memperluas cakupannya hingga menjangkau lebih banyak perusahaan dan individu.
Yang terpenting, langkah itu memperluas daftar perusahaan China yang dituduh berbisnis dengan Korea Utara terlepas dari janji Beijing bahwa mereka akan menghormati tindakan internasional yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Mnuchin, sanksi-sanksi itu tidak hanya akan meningkatkan isolasi Pyongyang namun juga menampakkan "taktik pengelakannya."
Secara keseluruhan, kebijakan sanksi baru menambahkan satu individu dan 13 entitas perdagangan serta 20 kapal dalam daftar sanksi Amerika Serikat.
Properti atau aset apa pun milik perusahaan-perusahaan dalam daftar sanksi yang ditemukan di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat akan dibekukan, dan warga Amerika dilarang berdagang dengan mereka.
Tiga perusahaan China -- Dandong Kehua Economy and Trade, Dandong Xianghe Trading Company dan Dandong Hongda Trade -- disebut menjual komputer, mineral dan bijih ke Korea Utara.
Pebisnis China Sun Sidong dan perusahaannya Dandong Dongyuan Industrial dituduh mengekspor kendaraan, mesin, radio navigasi, dan "barang yang berhubungan dengan reaktor nuklir".
Selain menjatuhkan sanksi pada perusahaan dan kapal Korea Utara, Departemen Keuangan juga menambahkan Korea South-South Cooperation Corporation ke dalam daftar sanksinya.
Firma itu dituduh mengirim pekerja dari Korea Utara ke China, Rusia, Camboja dan Polandia. Para pekerja asing merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari rezim Pyongyang. (mr)
Pewarta: Antara
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
