Negara itu menggelar pemilihan legislatif, senator dan daerah pada 12 November, tahun lalu.
"Dengan memanfaatkan kewenangan yang diberikan kepada saya oleh undang-undang dasar, saya mengakhiri fungsi perdana menteri yang bertanggung jawab atas koordinasi administratif, wakil perdana menterinya dan anggota pemerintahan lain… dan saya berterima kasih atas layanan yang telah diberikan," ungkap dekret tersebut, seperti dikutip AFP.
Partai berkuasa Democratic Party of Equatorial Guinea (PDGE) mempertahankan cengkeraman kekuasaannya pada pemilu yang digelar pada November, yang secara luas dikritik oleh oposisi diwarnai kecurangan.
Partai berkuasa memenangkan 99 dari 100 kursi parlemen, sementara partai oposisi utama, Citizens for Innovation, memenangkan kursi lainnya dan mengatakan bahwa mereka dijadikan target dalam aksi penindakan, dengan sejumlah anggotanya ditangkap.
Tim pemerintahan yang dibubarkan itu dibentuk pada Juni 2016 setelah pemilihan presiden pada 24 April 2016, yang dimenangkan oleh presiden yang sekarang dengan perolehan 93,7 persen suara. (kn)
Pewarta: -
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
