Jakarta (ANTARA News) - Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR MPR di Jakarta, Selasa, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal Ma`arif memuluskan jawaban pemerintah atas hak interpelasi DPR mengenai dukungan pemerintah terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1727 tentang Pengayaan Uranium Iran, namun menjelang akhir rapat hampir terjadi adu jotos antara dua anggota DPR. Pertikaian mulut terjadi ketika anggota Fraksi Bintang Demokrasi, Ali Mochtar Ngabalin, melakukan interupsi yang menyerang kebijakan pemerintah atas dukungannya kepada resolusi PBB tersebut. Interupsi Ngabalin memicu emosi anggota Fraksi Partai Demokrat, Soetan Bhatoegana, yang menyerang balik Ngabalin. Keduanya duduk bersebelahan, dan saat terjadi adu mulut, Ngabalin menantang Bhatoegana. Ia mengkritik secara pedas kebijakan pemerintah yang dianggapnya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, menurut Ngabalin, terkait dukungan pemerintah Indonesia terhadap resolusi DK PBB serta penerimaan jawaban pemerintah oleh DPR RI, fraksi Bintang Demokrasi menyatakan tidak ikut bertanggungjawab. Mendengar penyataan itu, Bhatoegana melakukan interupsi, dan menantang Ngabalin, agar membuktikan ucapannya, terutama mengenai penilaian bahwa Pemerintah RI adalah kepanjangan tangan Pemerintah AS. "Buktikan kalau pemerintah RI merupakan kepanjangan tangan AS," katanya. Dia mengancam akan memperkarakan secara hukum Ali Mochtar Ngabalin, jika tidak bisa membuktikan ucapannya. Sementara itu, Ngabalin menyerang balik Bhatoegana dengan mengemukakan dirinya siap meladeni ancaman Bhatoegana. "Catat itu Pimpinan, aturan mana yang bisa diterapkan untuk menjerat secara hukum pernyataan anggota DPR. Pernyataan seperti itu sesat," kata Ngabalin. Bhatoegana mengecam balik Ngabalin, dan mengulangi permintaan, agar Ngabalin membuktikan ucapan bahwa Pemerintah Indonesia adalah kepanjangan tangan AS. Ngabalin mengemukakan bahwa pernyataan Bhatoegana itu tidak bisa diterima dan pihaknya tidak gentar menghadapinya. "Mainkan. Mainkan," katanya. Pertikaian itu ditengahi oleh Zaenal Ma`arif yang meminta keduanya menahan diri, dan apabila ada jawaban pemerintah dalam hak interpelasi tersebut kurang memuaskan sebaiknya anggota DPR menggunakan hak menyatakan pendapat. Setelah itu, Zaenal meminta Menkopolhukam Widodo AS yang mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan anggota DPR. Ia menganggap jawaban pemerintah telah menjawab pertanyaan yang diajukan DPR dalam hak interpelasi sehingga dengan demikian hak interpelasi mengenai nuklir Iran dinyatakan berakhir. Zaenal dengan alasan bahwa pada Selasa sore berlangsung pertandingan sepakbola Piala Asia antara Indonesia dengan Bahrain di Stadion Utama Senayan Jakarta, maka anggota DPR diminta mendoakan, dan jika mungkin menonton langsung pertandingan tersebut. Dan, alasan tersebut menjadi peluang bagi Zaenal untuk menutup rapat paripurna DPR. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007