Jepang-Korsel beda pandangan soal Kim Jong-Un

Jepang-Korsel beda pandangan soal Kim Jong-Un

Menteri Pertahanan Jepang Hisunori Onodera (kiri) dan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel) Song Young-moo (kanan) dalam pertemuan di Singapura, Sabtu (2/6/2018). (yonhap)

Singapura (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Jepang Hisunori Onodera dan timpalannya dari Korea Selatan (Korsel) Song Young-moo berbeda pandangan soal perlu atau tidaknya melibatkan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un dalam pembicaraan internasional terkait isu pertahanan.

Onodera menyampaikan pentingnya tidak memberi penghargaan kepada Korut karena sejauh ini hanya menyetujui pembicaraan, dan harus mengambil tindakan nyata untuk membongkar semua program peluru kendali balistik dan nuklirnya.

Adapun Song Young-moo mendesak dukungan pada pembicaraan untuk membantu Korut bergabung dengan masyarakat dunia, dengan mengatakan bahwa Kim Jong-un harus mendapat manfaat dari segala keraguan yang selama ini ada.

Perbedaan pandangan dari para sekutu Amerika Serikat (AS) terkait Korut itu terjadi justru menjelang temu puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong-un, yang direncanakan berlangsung pada 12 Juni 2018 di Singapura, untuk membahas penghentian program senjata nuklir Korut dan sejumlah isu aktual.

Saat berbicara di forum keamanan Dialog Shangri-la di Singapura pada Sabtu (2/6), Onodera mengatakan bahwa penandatangan perjanjian Korut untuk mengakhiri program nuklirnya pada masa lalu adalah upaya untuk melakukan lebih banyak kegiatan pengembangan senjata mereka.

"Mengingat bagaimana Korut berperilaku pada masa lalu, penting untuk tidak memujinya karena setuju untuk berdialog," kata Onodera, layaknya dikutip Reuters.

Satu-satunya cara untuk membawa perdamaian adalah memastikan Korut mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri semua program nuklir dan pengembangan rudal balistiknya, katanya.

Korut pada 1994 dan 2005 menandatangani perjanjian untuk mengakhiri program senjata nuklir dengan imbalan diplomatik dan ekonomi, tetapi tetap melanjutkan dengan melakukan uji coba yang pertama dari enam uji coba nuklir pada 2006, yang menghasilkan serangkaian sanksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Presiden Korsel Moon Jae-in berprioritas melibatkan Korut dalam dialog untuk menyelesaikan permusuhan selama puluhan tahun dan membawa perdamaian yang langgeng, serta berjanji secara terbuka bahwa tidak akan menuntut kehancuran negara tetangganya.

Menhan Korsel Song Young-moo mengakui ada perdebatan tentang sejauh mana pelaksanaan pembongkaran lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah (CVID) atau perlucutan senjata nuklir yang harus dilakukan Kim Jong-Un, tetapi jika fokusnya adalah pada perselisihan dan bukan melangkah ke masa depan, maka dialog tidak akan pernah membuat kemajuan.

"Tetapi, harus ada CVID, dan itu harus ditegakkan, dan saya yakin Kim Jong-un akan menerimanya. Jika Anda terus meragukan motif Kim Jong-un, maka itu hanya akan menjadi hambatan untuk pembicaraan dan kemajuan," katanya menambahkan.
Pewarta : -
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2018