"Mari bergerak bersama-sama agar pemerintah pusat melihat kita serius bekerja dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB ini," katanya saat memimpin rapat koordinasi di Mataram, Selasa.
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, jajaran pejabat kabupaten/kota se-NTB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, BRI dan pihak terkait lain itu fokus membahas pencairan dana rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa di NTB.
"Jangan sampai pemerintah dikira berbohong, karena sampai saat ini dana belum juga dicairkan, untuk itulah Presiden Jokowi telah menyederhanakan proses pencairan menjadi hanya satu halaman saja, hanya perlu ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan PPK," katanya.
Gubernur meminta bantuan dana sudah masuk ke rekening bank sekitar 7.000 korban gempa penerima bantuan rekonstruksi rumah sebelum Presiden Joko Widodo sesuai jadwal tiba di NTB pada Kamis (18/10).
"Saya berharap Pokmas dan PPK bisa tanda tangan besok (Rabu) dan Kamis (18/10) sudah cair, sehingga masyarakat tidak ada kecurigaan terkait permasalahan bantuan gempa," ujarnya.
Bupati Sumbawa Barat W Musyafirin, yang hadir dalam rapat tersebut, menyatakan siap memastikan seluruh warganya yang terdampak gempa sudah menerima bantuan paling lambat Kamis (18/10).
"Kabupaten Sumbawa Barat siap," katanya.
Ia menyatakan bahwa berdasar hasil pendataan dan verifikasi gempa bumi di Sumbawa Barat menyebabkan 15.361 rumah warga yang rusak berat, sedang dan ringan.
Di Sumbawa Barat, ia menjelaskan, ada 193 kelompok masyarakat (Pokmas) dengan 19 ribu lebih anggota yang akan membantu mempercepat pencairan bantuan dana bagi korban gempa.
"Semua sudah terverifikasi dengan baik dan untuk tahap pertama 3.000 - 4.000 yang akan dicairkan," kata Musyafirin.
Baca juga:
Pemerintah pangkas syarat pencairan bantuan korban gempa NTB
Bantuan dana perbaikan rumah korban gempa di Mataram sudah cair
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
