DPRD pertanyakan bentuk ganti rumah korban gempa

DPRD pertanyakan bentuk ganti rumah korban gempa

Warga berjalan di antara tenda tempat tinggal terpadu bagi pengungsi terdampak gempa di Loli Saluran, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu (13/10/2018). Palang Merah Indonesia bekerja sama Bulan Sabit Merah Turki mendirikan 350 tenda tempat tinggal terpadu bagi korban terdampak gempa dan tsunami Palu-Donggala. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/kye

Palu (ANTARA News) - Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mempertanyakan kejelasan dari pemerintah bentuk ganti kerugian yang dialami warga Kota Palu, Sigi dan Kabupaten Donggala akibat gempa yang mengoyak tiga daerah tersebut.
  
"Kami ingin kejelasan dari pemerintah, bagaimana bentuk ganti kerugian materil yang dialami warga, karena saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pendataan rumah-rumah warga yang rusak," kata Ketua Komisi III DPRD Sulteng Zulfakar Nasir dihubungi dari Palu, Rabu.

Rencananya, Kamis (18/10) siang, tim dari DPRD Sulawesi Tengah akan diterima Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta.

Zulfakar mengatakan masyarakat saat ini mempertanyakan bagaimana bentuk bantuan pemerintah atas dampak gempa dan tsunami khususnya atas rumah penduduk dengan kerusakan berat maupun kerusakan ringan.

"Kami sudah undang Dinas Pekerjaan Umum, juga Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Mereka juga tidak tahu bagaimana model bantuan yang sebenarnya," katanya.

Karena belum adanya penjelasan detail dari pemerintah tersebut maka DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat dan pemerintah daerah mempertanyakan kejelasan bantuan tersebut.

Menurut Zulfakar, dinas terkait juga tidak berani memberikan kepastian bagaimana bentuk bantuan dari pemerintah tersebut.

"Ini semua yang membuat informasi simpang siur. Kami ditanya masyarakat, juga tidak berani memberikan penjelasan karena tidak mendapat penjelasan langsung dari pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR," katanya.

Pada rapat dengan organisasi perangkat daerah terkait, terungkap bahwa dinas teknis tersebut hanya diperintahkan untuk mendata rumah penduduk yang mengalami kerusakan.

"Mereka melakukan itu atas perintah negara. Lalu setelah didata bagaimana bentuk implementasi bantuannya," katanya.

Zulfakar mengatakan saat ini pemerintah sedang membangun rumah hunian sementara dan akan dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa yang sama sekali kehilangan tempat tinggal.

"Hunian sementara maupun hunian tetap nantinya akan diprioritaskan kepada korban likuifaksi di Petobo, Balaroa, Kota Palu dan Jono Oge, Kabupaten Sigi. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak masuk di tiga daerah itu," katanya.

Dirinya berharap pertemuan dengan Kementerian PUPR akan memberikan titik terang lalu disampaikan kepada Gubernur untuk segera disosialisasikan kepada masyarakat korban gempa, likuifaksi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala.

Warga yang mengurus data rumah mereka yang rusak sangat antusias karena mereka mendapat kabar pemerintah akan mengganti rumah mereka yang rusak maupun yang hilang ditelan likuifaksi.

"Katanya ada ganti rugi. Saya juga tidak tahu bagaimana bentuk ganti ruginya," kata Gilang, warga Balaroa.

Selain mengurus rumahnya, dia juga mengurus rumah keluarganya di Jalan Tanjung, Perumnas Balaroa, yang lenyap bak ditelan bumi.

Likuifaksi yang melingkar Balaroa pada 28 September 2018 petang ikut menenggalamkan dua anaknya, nenek, tante serta istrinya yang sedang hamil. Hingga kini, keluarga Gilang belum juga ditemukan.

Gilang berharap pemerintah segera menyikapi bencana yang melanda ribuan warga Kota Palu, Sigi dan Donggala tersebut.

Baca juga: BNPB : pengungsi butuh 18 ribu tenda hunian

Baca juga: Pemerintah siapkan pusat kawasan distribusi tanggap darurat
 
Pewarta : Adha Nadjemudin
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2018