"Aksi mogok ini tidak berakhir pekan ini, tetapi akan terus berlanjut pekan depan, selama tuntutan kami tidak dikabulkan," kata Ketua Forum Honorer Cianjur, Magfur, di Cianjur Jumat.
Ribuan guru honorer dari 10 kecamatan di Cianjur, pada beberapa hari terakhir ini melakukan aksi mogok, hingga saat ini dinas terkait di Pemkab Cianjur belum merespon aksi tersebut.
Bahkan kejelasan tuntutan mereka terkait legalitas berupa pemberian Surat Keputusan (SK), hingga saat ini belum mendapat titik terang sesuai janji Pemkab Cianjur.
Sebelum melakukan aksi, menurut Magfur, pihaknya sempat menanyakan terkait sejauh mana SK tersebut diproses, namun tidak ada kepastian yang diberikan Pemkab Cianjur.
"Saat pertemuan pada September 2018, disepakati dalam 15 hari atau sampai 15 Oktober 2018 sudah harus selesai. Minimalnya memberikan kejelasan prosesnya sejauh mana," katanya.
Ribuan guru honorer akan terus melanjutkan aksinya hingga tuntutan dikabulkan, meskipun rencana awal aksi mogok hanya berlangsung dari 17-20 Oktober 2018.
"Akan lebih banyak wilayah yang melakukan hal serupa dan tidak menutup kemungkinan se-Kabupaten Cianjur, jika tuntutan kami hanya dibalas janji," katanya.
Magfur mengemukakan, dampak dari aksi tersebut, beberapa sekolah sudah mengeluhkan sulitnya menjalankan kegiatan belajar mengajar karena sebagian besar sekolah hanya memiliki sedikit guru PNS.
"Tidak sedikit sekolah yang hanya memiliki dua tenaga PNS, terdiri dari kepala sekolah dan seorang guru PNS. Selama ini mereka dibantu guru honorer untuk mengoptimalkan kegiatan belajar," ujarnya.
Sementara akibat aksi mogok yang dilakukan ribuan guru honorer tersebut, membuat proses belajar mengajar di 10 kecamatan tidak maksimal, sebagian besar siswa hanya bermain di dalam maupun luar kelas.
Kepala SDN Ciseureuh, Kecamatan Sindangbarang, Subarjah mengatakan, kondisi ini membuat sekolahnya terhambat dalam mberikan pelajaran kepada ratusan siswa dari seluruh kelas yang hanya dengan dua orang guru.
"Baru beberapa hari saja kami dan orang tua murid sudah resah karena selama ini, hanya dua guru PNS, salah satunya saya. Kami kewalahan harus memberikan materi untuk enam kelas," katanya.
Namun, dia tidak dapat melarang aksi mogok yang dilakukan guru honorer tersebut karena pihak sekolah belum bisa memberikan kesejahteraan pada guru honorer dan sukarelawan.
"Kami hanya bisa membantu pemberkasan, kami tidak bisa melarang dan tidak juga menyuruh. Harapan kami perjuangan mereka membuahkan hasil sesuai keinginan," katanya.
Baca juga: Kemendikbud minta guru honorer tetap mengajar
Baca juga: Ribuan guru honorer Sukabumi mogok mengajar
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
