"Komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem penyelenggaraan air minum (SPAM) secara umum masih rendah," ujar Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Bahkan di sejumlah daerah, ada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kesulitan dalam keuangannya. Bahkan untuk membeli meteran tidak ada biaya. Selain itu, PDAM juga mengalami kendala dalam investasi dan pengembangan jaringan distribusi.
"Bantuan Pemda terutama dalam dukungan pendanaan dan penyertaan modal serta pelaksanaan program sangat diperlukan," imbuh dia.
Tantangan yang dihadapi PDAM lainnya yakni penurunan kualitas dan kuantitas air baku, terutama pada musim kemarau tiba.
Pada tahun ini, pihaknya melakukan penilaian kinerja terhadap 374 PDAM. Hasilnya sebanyak 223 PDAM berkinerja sehat, 99 PDAM berkinerja kurang sehat, 52 PDAM berkinerja sakit dan 17 PDAM belum dinilai kinerjanya.
Bambang mengatakan pihaknya berupaya agar kinerja PDAM dalam kondisi sehat. Berdasarkan hasil analisa BPPSPAM beberapa faktor penentu yang dapat meningkatkan kinerja PDAM antara lain penerapan tarif "full cost recovery", peningkatan jam operasi pelayanan, penurunan tingkat kehilangan air, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan konsumsi air, penggantian meter air, peningkatan cakupan dengan kerja sama investasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
BPPSPAM merupakan lembaga non struktural dibawah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
BPPSPAM ditugaskan untuk membantu pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) penyelenggara SPAM.
Baca juga: Perusahaan air bersih ajak masyarakat konsumsi air perpipaan
Baca juga: Embung efektif atasi krisis air bersih di desa
Baca juga: PDAM Sleman luncurkan air kemasan "Daxu"
Pewarta: Indriani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018
