Mendikbud minta sekolah proaktif data siswa tidak mampu

Mendikbud minta sekolah proaktif data siswa tidak mampu

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy didampingi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, menjawab pertanyaan wartawan usai pelaksanaan rapat koordinasi penataan guru di Jakarta, Kamis. (ANTARA/Indriani)

Jakarta (ANTARA News)- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar sekolah proaktif melakukan pendataan jumlah siswa yang tidak mampu di zonasinya.

"Kami minta sekolah untuk proaktif melakukan pendataan siswa-siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya  dari keluarga tidak mampu," ujar Muhadjir di Jakarta, Selasa.

 Sehingga begitu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu itu mendaftar di sekolah, sudah ada datanya.

 Penerimaan siswa baru pada 2019 untuk keluarga tidak mampu tidak lagi menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM), melainkan hanya dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

 Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020.

 Dia menjelaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

  "Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh," tambah dia.

 Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

Dalam PPDB itu, yang menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru bukanlah kualifikasi akademik namun jarak rumah peserta didik dengan sekolah.

 Dia meminta pemerintah daerah dapat menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dengan lebih baik, dan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat. 

Baca juga: Kemendikbud upayakan hapus sekolah favorit dengan zonasi
Baca juga: Kemendikbud luncurkan peraturan baru penerimaan siswa baru
Pewarta : Indriani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019