Wiranto ingatkan jaga stabilitas keamanan-politik jelang Pemilu

Wiranto ingatkan jaga stabilitas keamanan-politik jelang Pemilu

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat sambutan pada Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). (Antaranews/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019 agar negara berlangsung aman dan kondusif. 

"Keamanan dan politik harus selalu stabil agar negara tidak kacau," kata Wiranto dalam sambutannya pada rapat kerja dan penandatanganan perjanjian kinerja BNPT 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut dia, keamanan merupakan syarat mutlak untuk membangun dan mensejahterakan bangsa. Dengan  menciptakan suasana aman, maka harus menetralisir segala ancaman.

Wiranto mengatakan instrumen penting negara demokrasi adalah politik. Tak hanya stabilitas keamanan, tapi juga stabilitas politik juga penting.

"Kalau politiknya kacau, negara kacau. Politiknya beres, keamanan kacau, negara kacau. Nggak bisa membangun. Oleh karena itu, tema ini benar. Kita sekarang harus mempertahankan stabilitas politik dan keamanan karena ada korelasinya, keamanan nggak beres, politik nggak beres," kata Wiranto.

Tema yang dimaksud Wiranto adalah tema yang diusung BNPT dalam acara ini, yaitu 'komitmen dan semangat BNPT dalam meningkatkan penanggulangan terorisme guna mendukung peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional'.

Selain ancaman stabilitas politik dan keamanan, Wiranto melanjutkan, terorisme merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa karena BNPT tak bisa memerangi terorisme sendirian sehingga harus bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. 

"BNPT tidak bisa sendirian. BNPT merupakan seluruh badan nasional yang mampu mengkoordinasikan seluruh potensi bangsa melawan terorisme. Berarti sinergi itu penting, pasti mengajak seluruh kementerian/lembaga yang berkepentingan untuk mencegah terorisme. Seperti menggalakkan deradikalisme yang menanggulangi terorisme dari hulu. Tanpa kerja sama dengan Kemensos nggak mungkin, duit dari mana, perlu Kemenkeu dan Bappenas, Kemenpan," ujarnya. 

Ia pun mengapresiasi kinerja BNPT yang selalu berinovasi dalam upaya penanggulangan terorisme.

"Terorisme tidak akan habis hanya akan membesar dan mengecil. Kita buat sekecil mungkin sehingga nggak bisa berkembang," ucap mantan Panglima TNI ini. 

Selain Menko Polhukam, nampak hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Wamenkeu Mardiasmo.

Sementara itu, Kepala BNPT mengatakan kehadiran menteri-menteri yang ada untuk memberikan dukungan pada BNPT dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme.

"Mengapa kami mengundang menteri terkait untuk memberikan pencerahan kepada kita, sekarang kita laksanakan evaluasi yang kita laksanakan 2018 dan apa yang kita hadapi 2019," kata Suhardi.

Ia mengatakan, rapat kerja dan penandatanganan perjanjian kinerja ini untuk menciptakan sinkronisasi rencana kerja seluruh unit kerja BNPT tahun 2019 dan terlaksananya penandatanganan dokumen perjanjian kinerja BNPT tahun 2019. 

"Penandatangan perjanjian kinerja ini merupakan kegiatan strategis untuk mencapai hasil kinerja yang efektif dan efisien serta membangun komitmen penerima amanah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pengukuran kinerja di akhir tahun," kata Suhardi dalam sambutannya. 

Ia berharap penandatangan kinerja tidak hanya seremonial belaka tapi harus dapat mengimpelemntasukan tujuan dalam rangka pancapaian visi dan misi BNPT.
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019